Mer, Sby - Pansus DPRD Surabaya terkait persoalan sengketa lahan PT YKP dengan Pemkot Surabaya telah mengeluarkan rekomendasi diantarnya mendeadline hingga 3 bulan kedepan pengambil alihan aset pemkot Surabaya dari YKP sudah harus kelar. Adis Kadir ketua Pansus YKP DPRD Surabaya menegaskan, rekomendasi pansus secara tegas meminta walikota segera membuat raperda tentang proses pengambilalihan  itu.

Bersamaan dengan itu pansus juga berharap agar Pemkot segera menempuh langkah hukum baik perdata maupun pidana soal aset YKP ini.

"Kita harapkan raperda selesai dalam satu bulan. Disitu akan jelas hak-hak masyarakat dan pemerintah kota terutama mereka yang terdampak langsung cicilan. Ini milik pemkot jadi tidak ada unsur pihak ketiga. Perubahan AD/RT YKP itu cacat hukum. Pengurusan dibawah Pak Yasin itu yang sah", terang Adis Kadir.

Nilai aset pemkot yang ada di YKP, menurut Adis Kadir, akan diaudit oleh tim independen yang hasilnya nanti akan direkomendasikan dewan kepada pemkot. Tim audit itu juga akan menghitung berapa kerugian yang dialami pemkot selama 10 tahun ini.

Walikota Tri Rismaharini ketika dikonfirmasi terkait desakan pansus menyatakan, siap menjalankan rekomendasi itu. Risma optimis dalam waktu 3 bulan ini akan bisa menuntaskan persoalan YKP sesuai rekomendasi dewan. Risma mengaku, telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk upaya tindakan pengembalian aset yang selama ini diyakini milik pemkot tapi dikuasai oleh pihak yayasan YKP.

"KPK akan datang ke Surabaya untuk mengusut penyelewengan pihak ketiga terhadap YKP. Perda diharapkan selesai tiga bulan karena menunggu kajian akademis dari persoalan itu", jelas Tri Rismaharini. (wahyu nugroho)

Mer, Sby - Cap Go meh diperingati dengan cara berbeda oleh kelompok bisnis Total Quality Indonesia, dengan menggelar prosesi pemberkatan benda cagar budaya menurut cara Kristiani. Sejumlah benda cagar budaya koleksi kelompok bisnis itu seperti keris dan arca yang sudah berusia ratusan tahun diberkati dengan prosesi yang dipimpin Romo PetroMualdus Charly Krowa.

Prosesi upacara semacam ini sepertinya baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Pelestarian budaya itulah alasan mengapa gereja ikut memberkati benda cagar budaya bertepatan dengan momentum cap go meh. Romo Petro Mualdus mengatakan, gereja samasekali tidak melupakan budaya dimana saja berada.

Upacara seperti ini tidak menyalahi iman kristen. Romo Petro Mualdus menegaskan, gereja justru menghormati budaya yang sesuai dengan institusi pastoral tentang gereja dalam dunia.

"Gereja mengajak umat kristiani untuk mencintai, melestarikan, menjaga dan merawat budaya dimana kristiani berada", kata Romo Petro Mualdus kepada 96 FM Mercury.

Prosesi pemberkatan benda cagar budaya ini unik. Karena menggabungkan budaya konfuisme karena untuk merayakan Cap Gomeh dan Budaya Kristiani karena dilakukan upacara Ekaristi. Perayaan Cap Gomeh sendiri dilakukan pada hari ke 15 setelah perayaan Imlek. Sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat Tionghoa kepada Tuhan atas semua berkat yang didapat sepanjang tahun lalu. (alam kusuma)

Mer, Sby - Banyak potensi agrobisnis Jawa Timur yang belum tergarap dengan maksimal. Seperti yang tampak pada hasil agrobis buah Durian yang berasal dari Wonosalam Jombang. Padahal nama Durian Wonosalam yang mempunyai ciri khas tersendiri karena rasa dan baunya yang khas sudah banyak dikenal oleh masyarakat baik di Jatim maupun diluar Jatim.

Potensi yang cukup besar ternyata belum tergarap maksimal. Sehingga banyak patani bauh Durian Wonosalam yang belum mendapatkan hasil maksimal secara ekonomi dari buah yang dihasilkannya tersebut. Anna Lutfi Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang dikonfirmasi disela menghadiri panen akbar Buah Durian di Wonosalam dengan tema KEN - DUREN WONOSALAM 2012 dilapangan kecamatan Wonosalam Jombang Sabtu kemarin mengakui, belum maksimalnya semua elemen yang ada guna memaksimalkan potensi buah durian yang ada di kawasan Wonosalam Jombang itu.

Kata Ana Lutfi, karena belum disentuh dengan tekhnoligi dan Ilmu pengetahuan mengakibatkan petani kita tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal disaat panen. Seperti yang terjadi pada masyarakat petani Durian di Wonosalam. Untuk itu kedepan perlu ada langkah kongkrit dari semua elemen pemerintahan. Hal itu untuk memaksimalkan potensi yang ada baik teknologi dan ilmu pengetahuan serta pemasaran guna meningkatkan daya saing hasil petani kita yang potensial dipasaran.

"Penanaman dan pemasaran saat masa panen durian Wonosalam masih konservatif jauh dari sentuhan teknologi. Sehingga petani hanya mendapatkan untung kecil karena minim teknologi. Proses budidaya ada rekayasa teknologi sehingga panen bisa diatur termasuk bisa disalurkan ke pasar-pasar yang memberikan keuntungan lebih, " jelas Ana Lutfi wakil ketua komisi B DPRD Jatim.

Dalam acara panen durian yang terjadi di Wonosalam Jombang Sabtu kemarin masyarakat membuat tumpeng durian setinggi 4 meter yang menggunakan durian sebanyak 1000 buah durian. Yang ditambah 2000 durian yang ditaruh dilapangan kecamatan Wonosalam. Dan itu dibagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir diacara tersebut.

Bahkan kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat diluar Jombang untuk membeli durian Wonosalam yang dijajakan oleh para petani durian di sepanjang jalan yang ada dikawasan Wonosalam. (arie sb)

Mer, Sby - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membatasi pengajuan permohonan pengurusan Kartu Susunan Keluarga (KSK) bagi warga masyarakat yang berada dalam satu rumah yang sama. Jika sudah terbit satu atau dua KK dalam satu rumah atau satu alamat maka dispenduk akan mempertimbangkan lagi untuk penerbitan KK yang ketiga. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya manipulasi dalam hal pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor yang kini mulai diterapkan pemerintah.

Anton Terayuda Plt kepala dispenduk capil pemkot Surabaya membenarkan atas adanya kebijakan pembatasan penerbitan KSK dalam satu rumah itu. Menurutnya, hal ini mengacu adanya surat edaran dirjen pajak yang menekankan tentang kemungkinan kerancuan pajak progresif akibat terbitnya banyak KK dalam satu tempat tinggal.

Sejauh ini kata Anton, pihak kecamatan juga dihimbau agar lebih selektif dalam mengakomodasi pengajuan lebih dari satu KK dalam satu rumah.

"Kalau sudah menikah agar pisah KK. Kalaupun belum memiliki rumah bisa ikut orang tua asalkan orang tuanya menyetujui. Ada surat edaran baru itu yang membatasi KK dalam satu rumah", jelas Anton Terayuda.

lebih lanjut Anton Terayuda Kepala Dispenduk Capil Pemkot Surabaya menegaskan, prinsipnya dispenduk capil tidak mempersulit bila memang ada pengajuan KK baru dalam satu tempat tinggal asalkan alasan jelas. (wahyu nugroho)