Mer, Sby - Pro kontra keberadaan BPWS apakah  dibubarkan atau tidak mulai bermunculan. Jika beberapa waktu lalu kalangan anggota dewan se Madura yang mengatasnamakan Kaukus Parlemen Madura mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur guna meminta pembubaran BPWS. Untuk kali ini Kamis (12/01) ratusan mahasiswa dan pemuda Madura yang mengatasnamakan Ekstra Parlemen seMadura mendatangi gedung DPRD Jatim dan kantor Gubernur Jatim, guna menolak pembubaran BPWS.

Menurut Koordinator Aksi Ekstra Parlemen seMadura Ardi Imansyah, kedatangan ke pemerintah propinsi dan DPRD Jatim dilakukan untuk meminta agar pembangunan Suramadu tetap berjalan dibawah BPWS. Pihaknya menolak politisasi yang saat ini sering muncul terkait keberadaan BPWS dalam mengelola Suramadu.

"Kita ingin bangunan Jembatan Suramadu melalui BPWS berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Menolak politisasi baik perorangan, pemerintah atau politikus dalam pembangunan Suramadu. Karena yang terjadi sekarang kontraproduktif. Percepatan ekonomi harus ada lembaga khusus yang menangani yakni BPWS", kata Ardi Irmansyah kepada 96 FM Mercury.

Ardi Irmansyah juga mengatakan, ibarat rumah yang banyak tikusnya maka tidak perlu rumah itu dibakar. Tapi bagimana membersihkan rumah itu dari tikus-tikus yang ada, demikian pula dengan keberadaan BPWS sekarang. Langkah itu dengan cara melakukan pengawasan terhadap kinerja BPWS dalam hal ini masyarakat luas maupun media massa. (arie sb)

Mer, Sby - Sejak tadi malam jalan sepanjang kawasan Lasem Krembangan mengalami amblas. Lokasi amblas memanjang sekitar 200 m sepanjang pinggir sungai. Hal ini menimbulkan kekuatiran warga yang lokasinya berdekatan dengan kejadian jalan amblas. Apalagi kondisi patahan yang memanjang dengan kedalaman sekitar 1 1/2 meter.

Menurut Erna Purnawati Kepala Dinas Marga dan Utilitas Pematusan Surabaya, sejauh ini belum diketahui penyebab kejadian itu. Ia menyatakan, masih berkoordinasi dengan BBWS (Balai Besar Pengelolah Sungai) untuk menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu Komisi C DPRD Surabaya siang tadi (Rabu, 11/01) melakukan sidak ke lokasi jalan amblas. Sudirjo anggota Komisi C menduga tanah amblas akibat fenomena alam. Struktur tanah rawan longsor dan tekstur tanahnya lembek.

Sedangkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menanggapi kasus amblesnya jalan di Lasem sebagai akibat adanya bekas galian disana. Saat dikonfirmasi sela paripurna di DPRD Surabaya, Risma menyatakan, kemungkinan bekas galian yang mengakibatkan amblesnya tanah di Dupak.

Terlepas dari kejadian itu Risma telah mengambil langkah antisipasi agar tidak menimbulkan korban. Hanya saja untuk action penanganan, menurut Risma, hal itu kewajiban dari BPWS dan Pertamina.

"Sudah bersedia Pertamina. Dia dulu gali untuk pipanya mungkin pada waktu pemadatannya karena tidak ada sliding jadi konstruksi semuanya masih utuh. Berarti dulu saat menguruk kurang sempurna. Itu wilayah BPWS bukan kewenangan kita jadi dulu yang keluarkan ijin BPWS bukan kita", jelas Tri Rismaharini Walikota Surabaya. (wahyu nugroho)

Mer, Sby - Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia per 1 Desember lalu sudah menyepakati mencabut moratorium pengiriman TKI. Setelah moratorium ini berlaku sejak 2 tahun lalu akibat desakan sebagian besar masyarakat. Tentu saja dengan kebijakan itu diharapkan ada perbaikan perlindungan terhadap TKI di Malaysia.

Bagaimana upaya pemerintah RI untuk memperbaiki perlindungan para pahlawan devisa ini. Rena Usman Dirjend Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Trans mengatakan, sudah membentuk shelter perlindungan TKI di KBRI Malaysia.

"Jika ada TKI yang tidak betah bekerja segera menghubungi KBRI tetapi kita tahu jika sudah ada perjanjian penempatan dan tentunya KBRI memiliki keterbatasan menampung mereka yang bermasalah ditempat kerjanya", kata Rena Usman Dirjend Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Trans.

Tapi shelter di satu tempat yakni KBRI sepertinya bakal tidak cukup. Karena shelter-shelter serupa akan didirikan di 4 lokasi yang menjadi sentra penempatan TKI. Pemerintah berharap peran aktif para PJTKI dalam perlindungan para TKI di Malaysia tidak hanya mengandalkan peran pemerintah.

"Kita harapkan perlindungan sejak awal sesuai dengan ketentuan UU Tenaga Kerja yakni pra, masa dan purna. Kita harapkan partisipasi aktif dari agensi penempatan maupun di Malaysia untuk memikirkan konsep perlindungan pada TKI. Ini yang sangat penting", sambung Rena Usman. (alam kusuma)

Mer, Sby - Kebijakan Pakde Karwo Gubernur Jawa Timur yang memperpanjang jabatan Sekdaprop Rasiyo mendapatkan kritikan tajam dari mantan ketua tim sukses Pakde Karwo di Pilgub lalu yang saat ini menjabat ketua Golkar Jatim Martono.

Menurut Martono, dirinya tidak paham dengan sikap pakde yang memperpanjang jabatan Rasiyo sebagai sekdaprop yang seharusnya sudah berhenti karena memasuki masa pensiun. Hal ini, menurut Martono, menunjukkan kaderisasi birokrasi di internal Pemprop Jatim tidak berjalan dan perlu dilakukan evaluasi. Kalau Kaderisasi birokrasi berjalan dengan baik hal ini tidak mungkin terjadi

"Yang menjadi pertanyaan apakah tidak ada orang yang bisa mengantikan. Kalau memang betul berarti kaderisasi stagnan. Semestinya ada blueprint di kepegawaian sehingga tidak sampai tidak ada calon yang pantas duduk di sekdaprov", kata Martono.

Kata Martono, penataan personalia dalam jenjang kader birokrasi di pemprop Jatim belum maksimal sehingga memperpanjang kinerja Rasiyo yang seharusnya pensiun. Tapi, menurut Martono, siapa saja bisa menjabat sekdaprop sesuai dengan kriteria kepegawaian yang ada. (arie sb)