Hukum dan Politik

Mer, Sby - Pihak Rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo akhirnya mau bertanggung jawab, terhadap dugaan mal praktek yang dilakukan pihak dokter RS Siti Khodijah terhadap Akhmad Fathis 3 tahun warga Banyu Urip Kedamean Gresik. Seperti diketahui bocah malang itu saat ini mengalami kebutaan tuli dan lumpuh setelah mendapatkan suntikan sebelum dioperasi hernia oleh tim medis RS Siti Khodijah.

Kesediaan pihak management RS Siti Khodijah itu diungkapkan pihak management rumah sakit ketika tadi didatangi orang tua korban dugaan mal praktek dan penasehat hukumnya M. Soleh. Menurut M Sholeh, pihak management rumah sakit mempunyai itikad baik untuk memberikan bantuan pembiayaan penyembuhan terhadap Akhmad Fathis meski tidak ada kepastian mau memberikan pembiayaan sampai Akhmad Fathis kembali seperti semula.

Kata Sholeh dalam pertemuan tadi, pihak management membantah tidak ada itikad baik. Namun kenyataannya itu tidak ada dan baru ada setelah hari ini keluarga kita dampingi. Tapi, kata M  Sholeh, meskipun ada itikad baik dari management RS Siti Khodijah bukan berarti kasus dugaan mal praktek akan selesai. Dugaan mal praktek ini jelas dilakukan dan terjadi di RS Siti Khodijah.

"Saat itu pihak rumah sakit hanya janji-janji tapi keluarga korban hanya ingin bukti-bukti konkrit. Ingin mengganti itu seperti apa tapi belum ada tindakan pasti", terang M Sholeh.

Langkah hukum  itu dilakukan, menurut M Sholeh, sebab pihaknya bersama keluarga sepakat dalam kasus ini harus ada pelajaran hukum bahwa sosok dokter tidak boleh semena-mena dalam memberikan obat ke pasien dan dokter bisa disentuh oleh hukum karena kelalainnya.

Sementara itu pihak RS Siti Khadijah melalui direkturnya Rusdi Arif mengatakan, pihaknya tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap Akhmad Fathis. Pihaknya akan memberikan ganti pembiayaan terhadap Akhmad Fathis yang saat ini ditangani oleh RSU Dr Soetomo.

M Sholeh menambahkan, mengenai dugaan mall praktek yang dilakukan oleh tenaga media pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Akhmad Fathis apakah masih mempersoalkan kasus ini secara hukum apa tidak. Namun pihak rumah sakit meyakini tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medisnya dalam melakukan penanganan yang dilakukan kepada akhmad fathis selama dirawat di RS Khadijah. (arie sb)

Mer, Sby - Sudah saatnya partai politik di biayai oleh negara, menyusul mencuatnya deretan kasus suap yang diduga dana nya mengalir ke partai politik. Sebut saja kasus suap pembangunan wisma atlet di kementrian pemuda dan olah raga. Dan yang baru adalah kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kemenakertrans.

Pembiayaan negara atas partai politik ini mengadopsi sistem di Eropa terutama Jerman dan Australia. Rizal Ramli mantan menteri koordinator bidang perekonomian dan mantan menteri keuangan mengatakan, hitungan pembiayaan untuk parpol tidak banyak untuk tiap tahunnya. Paling banyak Rp 1,5 Trilyun.

"Jumlah itu relatif kecil dibanding total anggaran yang mencapai Rp 1300 Trilyun. Daripada proyek-proyek pembangunan pemerintah ternyata dijadikan bancakan oknum-oknum itu. 10 persen total pembangunan infrastruktur sekitar 40 trilyun dikorupsi, belum lagi kerusakan moral mereka", jelas Rizal Ramli.

Sistem ini berbeda dengan dana bantuan partai politik yang selama ini sudah diberikan pemerintah. Untuk kedepannya, partai politik harus bersedia diaudit keuangannya kalau sistem ini diberlakukan. Tapi bukan berarti negara intervensi ke partai politik.

Rizal Ramli menggaris bawahi soal itu. "Akan ada sanksi penggurangan dana bagi parpol yang menyelewengkan dana. Juga resiko masuk penjara jika terbukti. Sehingga parpol harus mau diaudit termasuk investigatif guna memenuhi sistem keuangan yang benar. Meski demikian negara tidak boleh intervensi baik ideologi, strategi dan taktik". (alam kusuma)

Mer, Sby - Kasus suap di kementrian tenaga kerja dan transmigrasi yang diduga melibatkan sejumlah staf ahli Menakertrans yang juga para aktifis PKB di nilai sudah dipolitisasi dan tidak lagi murni sebagai kasus kriminal. Setidaknya itulah penilaian Sekjen DPP PKB Imam Nahrowi. Menurutnya, kasus ini dirancang sebagai pra kondisi pemilu 2014 untuk membunuh karakter.

Indikasi tudingan itu karena kasus suap ini nilainya hanya Rp 1,5 Milyar. Bandingkan saja dengan kasus-kasus suap di kementrian lainnya yang nilainya belasan bahkan puluhan milyar rupiah. Menurut Imam Nahrowi, masalah ini didesign untuk menjatuhkan PKB.

Ditengah kasus suap di kementrian tenaga kerja dan transmigrasi, PKB di klaim Imam Nahrowi, tetap solid. Meski ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggu.

Imam Nahrowi menegaskan,"Mereka bukan orang bersih mereka sudah punya beberapa fakta yang sebentar lagi akan kita laporkan ke aparat. Kita tegaskan DPP PKB samasekali tidak terlibat terhadap perkara itu. Kalau nanti toh terjadi pendalaman ke PKB silahkan KPK melakukan penyelidikan". (alam kusuma)

Mer, Sby - Penyusunan RUU Pilkada masih menjadi perdebatan yang cukup alot.Alotnya pembahasan itu karena masih ada pro dan kontra mengenai jabatan Gubernur, apakah akan dipilih langsung atau dipilih oleh DPRD.

Pro dan kontra ini juga terjadi diantara partai koalisi pemerintah yang dikenal sebagai Sekretariat Gabungan atau Setgab. Sekjend DPP PKB Imam Nahrowi sependapat dengan usulan kalau gubernur dipilih saja oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat biaya menggelar pemilu gubernur sangat tinggi. Contohnya saja yang terjadi di Jawa Timur.

"Juga harus dilihat dari perspektif ekonomi. Cost Pilgub mencapai 800 Miliar melebihi pilkada di dua kabupaten dan cost sosial didaerah terjadi bentrok luar biasa antar tokoh masyarakat", jelas Imam Nahrowi.

Apalagi sebenarnya fungsi Gubernur tidak terlalu signifikan untuk mengeksekusi, malahan Gubernur bisa ditunjuk oleh pemerintah pusat. Menurut Imam Nahrowi, gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang eksekusi keputusan daerah hanya 40 persen saja.

"Sesungguhnya UU Otonomi daerah hanya ada di kabupaten dan kota", imbuh Imam Nahrowi.

Sementara itu Presiden PKS Luthi Hasan Ishaaq tidak sependapat dengan uraian itu. Biaya tinggi adalah resiko demokrasi. Akibat alotnya penyusunan RUU pilkada itu sendiri masih di rancang dan belum diserahkan ke DPR sampai sekarang. (alam kusuma)