Hukum dan Politik

Mer. Sby - DPC Demokrat kota/kabupaten seJatim ternyata bermain dua kaki menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah ( Musda) DPD PD Jatim yang akan berlangsung awal Juni depan. Setelah 29 DPC kemarin mengikuti deklarasi calon ketua DPD Bagus Haryo Suseno di Sangri-La Hotel beberapa waktu lalu. Tapi sebagaian besar dari mereka juga mendatangi undangan calon lain yang juga akan maju di Musda mendatang yakni Haryono Abdul Bahri, yang juga tercatat sebagai ketua DPC PD Kabupaten Sampang Madura, bertempat di Tunjungan Hotel. 21 DPC melakukan pertemuan dengan Haryono Abdul Bahri.

Menurut Haryono dalam keterangan setelah pertemuan mengatakan, tidak benar kedatangan 28 DPC kemarin ke deklarasi Bagus Haryo Suseno merupakan bentuk dukungan ke Bagus. Mereka hanya ingin mengetahui sosok Bagus.

"Ingin mengetahui visi dan misi Bagus. Ingin tahu betul latar belakang dalam memimpin Jatim. 30 anggota DPC itu memang secara rutinitas saling mengenal dan ketemu", jelas Haryono, Selasa (17/05).

Terkait nama Pakde Karwo Gubernur Jatim yang dinyatakan akan ikut dalam perebutan ketua Demokrat Jatim dalam musda nanti, pria yang juga ketua komisi C DPRD Jatim mengatakan, pihaknya hormat bila Pakde ikut maju. Namun semua diserahkan ke pada keputusan DPC karena musda adalah kompetisi. Kabarnya Pakde didukung dan diminta dewan pembina yakni Presiden SBY untuk memegang ketua Demokrat Jatim. Menurut Haryono, kabar itu terlalu cepat diungkapkan karena akan bisa menganggu konsentrasi Pakde sebagai gubernur.

"Bahasa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah ada. Kalau mengamankan kok hanya di Jatim bukan secara nasional. Saya yakin pak SBY sangat elegan dalam berdemokrasi. Ini hanya perebutan secara internal saja", imbuh Haryono. (arie sb)

Mer, Sby - Adanya pujian yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas peningkatan kinerja layanan sejumlah instansi di Pemerintah Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu, tak sepenuhnya diamini oleh kalangan dewan. Sebab masih ada sejumlah hal yang dinilai luput dari sorotan masyarakat yang terkait layanan perijinan. Salah satunya di instansi Badan Lingkungan Hidup yang masih rawan terjadi penyimpangan.

Proses pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan) yang sebelumnya harus melalui kajian dan telaah dari BLH merupakan satu celah rawan terjadi penyimpangan. Hal ini seperti dinyatakan oleh Edi Rusianto Ketua Fraksi Apkindo DPRD Surabaya, Sabtu (02/04), kepada wartawan.

Menurutnya, proses pengurusan yang masih terpisah di BLH itulah yang lepas dari pantauan. Semestinya segala proses pengurusan mulai dari ijin prinsip, lokasi, ijin HO hingga keluarnya IMB terkoordinir dalam satu pintu pelayanan dan tidak terpisahkan. Ini untuk menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan sekaligus memotong jalur birokrasi agar tidak terlalu berbelit.

Edi juga mengkritisi kemungkinan masih adanya indikasi pungutan yang muncul akibatnya panjangnya jalur birokrasi tersebut. Untuk itu seharusnya Pemkot Surabaya tidak cukup puas dengan pujian atas peningkatan pelayanan dan perlu memberikan perhatian atas proses mempersingkat alur perijinan ini. (wahyu nugroho)

Mer, Sby - Meskipun Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 kurang 3 tahun lagi, Partai Golkar Jawa Timur mulai melakukan langkah-langkah politik guna sukses pemilu. Bahkan Golkar Jatim serius untuk menjadikan sosok ketua umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden di Pemilu 2014 mendatang. Ini terungkap dari kegiatan Partai Golkar di bulan April ini yang akan mengenalkan sosok Aburizal Bakrie kapada masyarakat Jatim. Yakni pada akhir bulan April dengan kegiatan turun langsung bertemu masyarakat.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono dalam keterangan di sekretariat DPD Partai Golkar Jatim mengatakan, selain melakukan bhakti sosial pihaknya berencana mempertemukan ketua umum guna bertatap muka langsung dengan masyarakat Madura yang direncanakan tanggal 26 April depan. Hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat bisa lebih mengenal kader-kader Golkar.

Bahkan dalam rangkaian kedatangan Aburizal Bakrie juga akan mengumpulkan seluruh anggota DPRD Kota/kab dari Golkar di Jatim bersama anggota DPR RI Fraksi Golkar yang berangkat dari Jatim. Serta seluruh anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar. Hal ini guna menugaskan mereka agar sejak tahun 2011 semua tugas partai ke pada Fraksi Golkar ditingkatan mereka masing masing.

"Makin mempertajam peran dan fungsinya selain makin bisa membawa pesan-pesan politik partai. Bagimana sebaran potensi kemiskinan dan solusinya di Jatim. Mereka harus bisa menjawab itu sehingga kader Golkar dimanapun tempatnya akan mempunyai kesiapan menjawab persoalan itu", terang Martono, Jumat (01/04)

Terakhir Martono mengatakan, semua ini dilakukan agar semua kader terbaik Golkar bisa mempunyai basis didesa sebagai kekuatan Golkar di pemilu 2014 mendatang. (ari sb)

Mer, Sby - Membangun sistem peradilan yang baik di negeri ini memang tidak mudah, perlu usaha serius dan belajar dari negeri yang lebih baik sistem peradilannya. Contohnya negara Amerika yang menempati ranking baik sebagai negara yang bersih dari praktek korupsi itu kerap menjadi rujukan negara-negara berkembang untuk memperbaiki sistem peradilannya.

Belum lama ini mantan Hakim Agung Amerika Serikat John Clifford menghadiri diskusi yang digelar LBH Surabaya,Senin (28/03), bertajuk komparasi system peradilan Indonesia dan Amerika. Materi utama yang menjadi pokok pembahasan adalah penegakan hukum yang bebas dari korupsi. Ada beberapa komponen penting pendukung terbentuknya peradilan bersih di Amerika. Saiful Aris Direktur LBH Surabaya mengatakan, seharusnya ada konsepsi kekuasaan peradilan yang bisa dipantau, terbuka atau transparan dan fairness bagi pencari keadilan.

"Proses keadilan itu harus didukung gerakan masyarakat yang dikontrol maksimal oleh media", kata Saiful Aris.

Amerika pernah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi oknum-oknum aparat penegak hukumnya. Federal Bereu of Investigation (FBI) melakukan investigasi kepada para hakim dan yang terbukti diberikan sanksi tegas. Tim investigasi seperti ini juga dibentuk pemerintah Indonesia, dengan adanya satgas mafia hukum dan komisi judisial tapi yang membedakannya adalah kewenangannya. Menurut Saiful Aris, seharusnya mereka juga diberi kewenangan hingga melakukan penangkapan.

Konsepsi-konsepsi meniru gaya Amerika sebenarnya sudah dilakukan tapi sayangnya belum maksimal. Lagi-lagi dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah. Saiful Aris menegaskan, pemerintah harus melakukan pemetaan peradilan karena ini merupakan akar persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia. (alam kusuma)