KOMISI II DPRRI CARI MASUKAN DAERAH TERKAIT PERPU NO 2 TAHUN 2017

October 7, 2017

 


Sby, MercuryFM - Munculnya pro kontra terhadap keberadaan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang undang) Ormas, Perpu no 2 tahun 2017, disikapi oleh DPRRI komisi II dengan turun kebawah menggali masukan ke daerah daerah. Ini tampak dengan kehadiran komisi II DPRRI yang dipimpin ketuanya Zainudin amali dan Wakil ketua Komisi II Fandi utomo serta beberapa anggota komisi II ke Jatim dan bertemu sekertaris daerah Propinsi jatim Achmad Sukardi di Kantor Gubernur Jatim jalan pahlawan.


Menurut Fandi utomo Wakil ketua komisi II DPRRI, masukkan ini sedianya digunakan oleh para wakil rakyat sebelum Perpu tersebut menjadi undang-undang. dan kedatangan rombongan Komisi II kali ini, karena memang ada beberapa ormas yang hanya tercatat di pemerintahan daerah.


"Setidaknya sekitar ada 349 Ribu ormas yang ada di Indonesia. Juga ada 3 ribu lebih yang hanya terdaftar di Pemprov Jatim dab 7 ribu ormas yang hanya terdaftar di Kabupaten/Kota. Selain itu ada 6 Ormas yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM," ungkap Fandi Utomo.


Kata Fandi, rapat yang digelar di Pemprov Jatim ini dalam rangka mendengar masukkan ke Komisi II. Sementara penjelasan dari pihak pemprov, Perpu No 2 Tahun 2017 ini, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Timur.  Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Jatim Achmad Sukardi.


Dijelaskan Fandi, Setidaknya beberapa poin penting dalam perpu no 2 tahun 2017 yang patut jadi perhatian khusus ini. Pertama terkiat proses hukum kepada ormas yang melanggar. Di UU 17 tahun 2013, bagi ormas yang melanggar, pemerintah yang membawa ke pengadilan. Kemudian, pembubarannya setelah ada putusan dari Pengadilan. Sementara, di Perpu nomer 2 tahun 2017, ketika ada ormas yang melanggar, pemerintah bisa langsung membubarkan dan baru diberikan kesempatan untuk menempuh jalur pengadilan.


Kedua terkait sanksi pidana, dalam Perpu no 2 tahun 2017, sanksi pidana ini melekat kepada seluruh anggota ormas yang melanggar, tidak terbatas pada pimpinan ormas saja. Misalnya, kata Fandi anggota DPR RI Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo), ada ormas yang memiliki anggota seribu orang, maka ketika ormas tersebut dinyatakan melanggar dan dilarang maka sanksi pidana ini berlaku kepada seribu orang anggota tersebut.


"Selain itu Pendekatan hukum yang digunakan berbeda. Pada UU 17 tahun 2013, pendekatan yang digunakan lebih kepada pembinaan dan implementasi Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan, pada Perpu nomer 2 tahun 2013, pendekatanya lebih pada kedulatan negara. belum lagi Ormas yang seharusnya menjadi wadah atau sarana pembinaan kolektif Civil Society, dalam perppu ini Ormas dapat dipandang pula sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, Pancasila dan Binneka Tunggal Ika." jelas Fandi.


Selanjutnya terkait kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang disebut dalam Perpu tersebut. Termasuk didalamnya yang sangat penting adalah soal interprestasi Pancasila sesuai yang disebut dalam Pasal 59 angka 4 Huruf C.(Ari.s)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive