• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD Jatim Minta TNI AL Perhatikan Nasib Ratusan Karyawan Di Lahan TNI AL

October 9, 2017

 

Sby, MercuryFM - Perseteruan tanah antar institusi TNI kembali terjadi. Ini tampak dengan perseteruan tanan antara TNI AL dengan beberapa perusahaan yang ada dikawasan Jl Kalianak. Yang berimbas pada nasib ratusan karyawan.

 

Hal ini yang mengakibatkan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur turun tangan dan melakukan sidak ke PT Mega Utama Indah salah satu perusahaan yang ada dikawasan Jl Kalianak Surabaya pada Senin (9/10).  

 

Sidak ini dilakukan setelah Ratusan pekerja dari PT Mega Utama Indah melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, dalam agar pihak manajemen tidak menutup pabrik. Dan juga karyawan meminta agar pabrik tersebut tidak dipindah dari kalianak.

 

Ketua Komisi E, Hartoyo yang memimpin sidak, didampingi salah satu anggotanya yang berasal dari Partai Gerindra Abdul Halim, ditemui usai sidak mengatakan, sidak komisi E ini menindaklanjuti aspirasi dari para buruh yang waktu lalu melakukan aksi di DPRD Jatim. 

 

"Setelah melakukan sidak pihak komisi E akan berkoordinasi dengan anggota Komisi E dan A untuk menindaklanjuti serta mengambil keputusan terkait masalah PT Mega Utama Indah tersebut,"ujarnya.

 

Dalam sidak tersebut, pihak Hartoyo, meminta kepada PT Mega Utama Indah untuk tidak melakukan Pemutusan kontrak kerja karyawannya, bahkan apabila nanti pabriknya terjadi penutupan dan direlokasi ke daerah lain tetap memakai jasa karyawan yang saat ini.

 

Terkait status tanah yang saat ini berdiri di wilayah milik angkatan laut, ia mengatakan untuk status tanah ini pihaknya meminta kepada TNI AL  harus sesuai perjanjian antara perusahaan tersebut. Laporan dari buruh dan pihak perusahaan, bahwa perjanjian untuk menempati tanah itu sampai 2039. 

 

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Abdul Halim mengatakan pihaknya berharap agar pihak perusahaan untuk tidak melakukan PHK masal terhadap karyawannya. Begitu juga kepada pihak TNI AL untuk tetap menghormati keputusan yang telah dibuat dengan perusahaan PT Mega Utama Indah. 

 

Sementara itu Direktur Utama PT Mega Utama Indah, Edward Widjaya mengatakan Pihak perusahaan tidak akan melakukan PHK terhadap buruh tersebut. Tapi pihaknya berharap kepada DPRD untuk menjembati atau menyelesaikan masalah para buruh dan pihak TNI AL. "Kalau dalam perjanjian TNI AL dan perusahaan selesai 2039, kami harap pihak TNI AL harus menuruti perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dalam hukum tersebut,"ujarnya.(Ari Setiabudi)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags