• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Pakde Karwo Keluarkan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

October 20, 2017

Sby, MercuryFM - Gubernur Jatim Soekarwo kembali mengeluarkan kebijakan populis kepada rakyat Jatim berupa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama dua bulan, sejak 23 Oktober hingga 28 Desember 2017.

 

Kebijakan pakde Karwo ini tampak dengan keluarnya Pergub Jatim nomor 67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono kepada wartawan mengatakan kebijakan Ini diatur dalam Pergub Jatim nomor 67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017.

"Kebijakan pemutihan ini tidak terkait menjelang pelaksanaan pilgub Jatim atau pilkada 18 kabupaten/kota tahun 2018. Ini murni kewenangan Gubernur Untuk meringankan beban masyarakat Jatim terkait pajak kendaraan," jelasnya.

 

Menurut Bobby,  kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan strategi kebijakan stimulus fiskal untuk membantu meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif di Jatim. 

Selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta melakukan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya untuk penyerahan kedua dan seterusnya serta mengurangi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Pengesahan STNK setiap tahun. 

Di jelaskan Boby, pemutihan ini untuk menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor, meningkatkan akurasi database kepemilikan kendaraan bermotor, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi semua jenis layanan unggulan Samsat yang ada.

"Juga meningkatkan potensi pajak untuk tahun berikutnya, sehingga kontribusi penerimaan Penerimaan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang," jelasnya. 

Dalam kebijakan ini, Keringanan dan pembebasan pajak yang diberikan berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II). Kemudian, pembebasan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang plat dasar kuning sebesar 30 persen dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dari kebijakan ini jelas Bobby, Hasil penerimaan PKB pokok dari kebijakan pemutihan tahun 2016 sebesar Rp 405,8 miliar lebih. Jumlah pembebasan dari kebijakan pemutihan yang diperoleh masyarakat sebesar Rp 153,8 miliar selama 3 bulan (5 September-3 Desember 2016. 

" Kita prediksi pemutihan tahun ini yang dilakukan selama 2 bulan, potensi penerimaan PKB mencapai Rp 200-250 miliar. Ini karena yang menunggak pajak 2-3 tahun sudah membayar tahun lalu," pungkasnya.(ARI)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive