• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

ANGGARKAN Rp 3,6 M, DATA PEKERJA KONTRAK PEMKOT SURABAYA PENERIMA BPJS TENAGA KERJA TIDAK SINKRON

October 24, 2017

Sby, MercuryFM - Usai rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Kota Surabaya diketahui, kalau data Pekerja Kontrak Pemkot Surabaya penerima BPJS Tenaga Kerja tidak sinkron antara Bagian Bina Program Pemkot Surabaya dan BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Surabaya.

 

Ketua Komisi D Agustin Poliana mengatakan, Bagian Bina Program Pemkot Surabaya mencatat data pekerja kontrak penerima BPJS sebanyak 14 ribu. Mereka semuanya bekerja di organiasai pemerintahan  dan sisanya adalah tenaga pengajar di SD dan SMP. Sedangkan dari pihak BPJS Ketenaga Kerjaan mencatat 17 ribu pekerja kontrak sudah terdaftar.

 

Tapi dari 17 ribu itu belum semuanya punya kartu BPJS Ketenaga Kerjaan. Politisi PDIP yang akrab disapa Titin itu mengatakan,"Kita tidak bisa menyakinkan kepada para pekerja, kalau tidak punya kartu bagaimana cara klaimnya, apakah dengan E-KTP klaim bisa dilakukan dengan mudah". "Yang diharapkan begitu pemkot membayar iuran untuk para pekerja Kontrak mereka harus segera diberikan kartu" ujar Titin.

 

Titin juga mengatakan iuran yang dibayarkan pemkot Surabaya terhadap tenaga kontraknya sebesar Rp 17.800 tiap orang setiap bulan untuk 14 ribu pekerja kontrak. Iuran itu mencakupi klaim tunjangan kematian dan hari tua.

 

Rapat dengar pendapat itu sempat diwarnai pengusiran terhadap wartawan karena dilaksanakan tertutup atas permintaan Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya Dedi Irianto. Alasan tertutup kata Titin karena terkait dengan pekerja kontrak yang direkrut lewat pengadaan barang dan jasa. Persoalan lainnya karena ada ketidak sesuaian data peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. (Alam)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags