• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD Jatim Tolak Pembentukan Kementrian Pondok Pesantren

October 25, 2017

Sby, MercuryFM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar rencana pembentukan kementerian pesantren oleh pemerintah untuk dikaji ulang atau ditunda dulu. Pasalnya apabila dibentuk kementerian pesantren ini bisa menambah atau membuat anggaran di pemerintah menjadi besar bahkan bisa membuang anggaran saja.

 

Anggota Komisi A DPRD Jatim, H. Muzammil Syafii ditemui di DPRD Jatim, Rabu (25/10) mengatakan Pemerintah saat ini cukup memberikan atau mengoptimalkan peran kementerian Agama yaitu memberikan porsi besar dalam memberikan pembinaan dan memberikan bantuan kepada pesantren di Indonesia. 

 

"Saya kira Pemerintah cukup menunjuk Dirjen di kementerian agama untuk memberikan perhatian kepada pesantren,"ujarnya.

 

Muzamil menilai, justru yang perlu dilakuman pemerintah saat ini memisah kementrian Pendidikan menjadi dua. Yakni kementerian pendidikan, dan satunya kementerian Riset dan Teknologi perguruan Tinggi. Tidak malah membuat kementrian Pesantren. 

 

Muzamil mencontohkan, waktu jaman presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) justru mempersempit dan memperkecil struktur dalam menteri - menterinya, karena masing - masing menteri memiliki anggaran yang cukup besar. 

 

"Sekali lagi, kami meminta agar pemerintah memberikan peran kepada kementerian Agama dalam memperhatikan pesantren di Indonesia sudah cukup, Jika itu sudah direalisasi maka akan menjadi loncatan yang sangat berarti untuk nasib pesantren yang lebih baik. "ujar Politisi asal Fraksi Nasdem ini.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan perlu kalkulasi untuk menetapkan adanya menteri yang khusus menangani pondok pesantren dalam kabinetnya. 

 

"Itu menjadi masukan bagi saya, dulu waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren.Setelah itu baru kita putuskan," kata Presiden Jokowi perlunya ada menteri pondok pesantren yang diusulkan pengasuh ponpes di Sumenep, Minggu 8 Oktober 2017 lalu.

 

Jokowi menyebutkan usulan perlunya menteri pondok pesantren dari salah satu kiai di Sumenep itu juga masukan yang akan dihitung atau dikalkulasi. 

 

"Saya dapat informasi jumlah santri di seluruh Indonesia ada sembilan juta. Sangat banyak jadi memang harus ada yang ngurusi atau memperhatikan mereka,"ujarnya. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive