• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

SULIT DITERTIBKAN BRANDGANG DISEWAKAN SAJA

October 28, 2017

 

Sby,MercuryFM - Setelah melakukan sidak keberadan Brandgang di Toko Mirota Jl.Sulawesi dan dealer Yamaha di Jl.Mayjend Sungkono, Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota membangun hubungan hukum yang jelas dengan pemilik bangunan, untuk menyelesaikan masalah bangunan yang berdiri di atas brandgang. Sebab menurut Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, sejak adanya UU 28  tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkot Surabaya sudah tak diperbolehkan menarik retribusi atas pemakaian brandgang yang menjadi asetnya itu.

 

Ironisnya, Perda yang mengatur masalah brangang, implementasinya juga tak optimal. Herlina mengatakan 

“Sampai sekarang penertibannya gak efisien. Sedangkan, kalau ditarik retribusi gak bisa, sehingga perlu ada hubungan hukum"

 

Mungkin saja dalam hubungan hukum itu diatur sistem sewa bagi pemilik bangunan yang menemti brangang, karena selama ini mereka menempati tidak membayar restribusi, sedangkan pemkot sendiri tidak bisa melakukan penertiban yang effisien.

 

Kalau sistem sewa itu diberlakukan, maka akan ada hubungan hukum yang jelas antara pemkot dan pemakai lahan brandgang. Selain itu pemakai punya kewajiban ke pemerintah kota, dan sebagai bentk pengakuan kalau lahan brandgang adalah milik pemerintah kota.

 

Yang perlu dipikirkan lagi kata Herlina, kalau sistem sewa  dilakukan, apakah bangunan yang sudah berdiri saja yang diijinkan ataukah ada penambahan bangunan baru di brandgang.

 

Kata Herlina  pihaknya menerima informasi ada ribuan lahan brandgang diSurabaya, tapi belum jelas mana yang mengganggu dan mana yang tidak. anggaran brandgang terjadi.

 

Idealnya kalau memang pemakai lahan brandgang itu tidak bisa memberikan kontribusi kepemerintah kota, maka brandgang harus dikembalikan dalam kondisi semula.

 

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menambahkan bangunan yang berdiri di atas brandgang ada yang permanen dan semi permanen. Menurutnya, apabila ada hubungan hukum antara pemilik dengan pemerintah kota, bangunan liar bisa diurus perizinannya.

 

"Tetapi kalau tidak bisa, bagaimana penyelesaiannya supaya tak ada persoalan yang menggantung dari tahun ke tahun," katanya.(Alam)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive