Komisi E Minta Menkes Cabut Permenkes 72/2016

November 1, 2017

Sby, MercuryFM - DPRD Jatim menyayangkan keluarnya Permenkes No.72/2016 tentang pelarangan hasil cukai digunakan untuk membangun sarana dan prasarana rumah sakit.

 

Ini tampak dari sikap komisi E DPRD Jatim yang membidani kesejahteraan masyarakat ini yang memprotes kebijakan tersebut.

 

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menegaskan tidak seharusnya Menkes mengeluarkan Permenkes yang jelas merugikan beroperasinya rumah sakit milik pemerintah. Pasalnya, selama ini untuk pembangunan dan pembelian alat-alat kesehatan hampir separuhnya ditopang dari pendapatan pajak cukai. Karena APBD yang dimiliki Pemprov Jatim tidak mencukupi untuk membiayai rumah sakit yang ada.

 

‘’Jelas dalam waktu dekat ini kami akan ngelurug Kementrian Kesehatan agar Permenkes tersebut dibatalkan. Apalagi dalam Permenkes tersebut tidak disebutkan solusinya apa jika pajak cukai tidak diperbolehkan untuk membangun rumah sakit. Kalau ini dibiarkan tentunya banyak rumah sakit milik Pemprov Jatim yang gulung tikar,’’ tegas politisi asal Partai Demokrat ini.

 

Hal senada juga diungkapkan wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hery Sugiono. Menurutnya, apa yang dilakukan Menkes adalah cara arogan untuk mematikan rumah sakit milik pemerintah. Padahal keberadaan rumah sakit milik pemerintah menjadi andalan masyarakat Jatim khususnya yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan berlebih namun dengan harga murah. Jika Permenkes ini diberlakukan, maka akan banyak rumah sakit milik Pemprov Jatim yang gulung tikar.

 

‘’Selama ini hampir seluruh rumah sakit milik pemerintah pembiayaannya ditopang dari hasil cukai. Nah, kalau itu dihapus dapat kita bayangkan bagaimana kelanjutan opersional rumah sakit tersebut. Karenanya, kami akan melakukan penolakan terhadap keberadaan Permenkes 73/2016.’’ ungkapnya.

 

Sementara itu, Dirut RS Soedono Madiun, dr Bangun mengaku pihaknya kini kelimpungan dengan diberlakukannya Permenkes 73/2016 tersebut. Pasalnya, saat ini RS Soedono akan memperluas layanannya dengan menambah ruang operasi dan rawat jalan. Dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Karenanya jika Permenkes diberlakukan, maka pihaknya tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

‘’Kami berharap Komisi E dapat membantu kami saat ini. Jika tidak maka rumah sakit yang kami pimpin tidak dapat meningkatkan pelayanan akibat anggaran di APBD sangatlah kecil,’’ tegasnya.(Ari.S) 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group