Pemerintah Harus Segera Ambil Kebijakan Cepat Atasi Persoalan Pupuk Petani

November 4, 2017

Sby, MercuryFM - Persoalan pupuk kembali menjadi keluhan masyarakat petani saat ini. Para petani kembali alami persoalan terkait keberadaan pupuk bagi keperluan pertanian mereka. Pupuk langkah dan harganya mahal kembali menjadi problem yang harus dihadapi para petani. Padahal ini persoalan yang kerap terjadi dan terulang setiap memasuki musim tanam saat ini.

 

Anggota komisi B Fraksi PKB Chusainuddin S,sos. Mengatakan, dari pantauan dilapangan masih banyak didapati penyimpangan dalam pelaksanan program pupuk bersubsidi tersebut. Masih banyak ditemukan penjualan pupuk bersubsidi kepada mereka yang tidak berhak serta pengawasan program pupuk berubsidi yang masih lemah.

 

"Ini belum ditambah pengitungan volume pupuk yang dibagikan yang tidak tepat. Yang semua ini imbasnya lagi lagi masyarakat petani yang kembali dirugikan ketika mereka memerlukan pupuk," jelasnya.

 

Dikatakan oleh pria yang akrab dipanggil Gus Udin dari pantauan dilapangan sebagian besar penyimpangan dalam pelaksanaan  kebijakan program pupuk bersubsidi terjadi di tingkat pengecer, distributor dan produsen. 

 

Padahal lanjut Gus Udin sebagian besar regulasi telah mengatur mekanisme pelaksanaan  kebijakan pupuk bersubsidi secara memadai. Namun penyimpangan masih terjadi karena pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai ketentuan.

 

"Lagi lagi ini disebabkan lemahnya pengawasan dari institusi yang berwenang, dan lemahnya kontrol masyarakat luas. Serta aspek transparansi dan keterbukaan informasi dalam mata rantai pelaksanaan program kebijakan pupuk bersubsidi masih lemah. Dan ini harus segera di evaluasi oleh pemegang kebijakan khsusunya pemerintah Propinsi dan Kota Kab setempat," terangnya.

 

Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Produsen dan Kementerian terkait harus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi yang intensif kepada pengecer dan kelompok tani berkaitan dengan pedoman dan ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi.  

 

" Juga perlu disusul Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN perlu berkordinasi secara intensif untuk mengevaluasi kelemahan sistem pendataan RDKK, penyaluran dan distribusi serta pengawasan program pupuk bersubsidi gtersebut," ungkapnya.

 

Selain itu kata Gus Udin juga perlu adanya aturan mengenai komponen-komponen biaya yang tidak boleh dibebankan dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi.  Serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida harus meningkatkan kinerja pengawasannya dengan didukung dengan anggaran yang memadai. Disusul perlunya akses informasi dan keterlibatan publik dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi dengan melibatan masyarakat dalam proses pengawasan. 

 

"Yang tidak kalah penting, kebijakan subsidi harga pupuk yang dilakukan pada era 1980-1990-an dengan penerapan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat tertutup juga perlu dipikirkan untuk di terapkan lagi. Sebab hal ini terbukti cukup efektif dalam mencegah langka pasok dan menjamin HET," jelasnya. 

 

Dirinya kata Gus Udin juga melihat, dalam mekanisme pelaksanaan program pupuk bersubsidi perlu dikembangkan model akuntabilitas yang lebih partisipatif, transparan dan dapat diakses publik. Serta ditambah mengubah pembayaran gas dan transaksi untuk produk hilir pabrik pupuk dalam negeri menjadi rupiah yang pada mulanya dengan dollar Amerika. Perlu diyakini bahwa permasalahan pupuk bukanlah permasalahan teknis semata. Dengan demikian produksi dan distribusi pupuk tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

 

" Ditambah dengan banyak melakukan operasi pasar langsung kepada petani, maka akan bisa mengurangi kegalaun petani terkait kesulitan pupuk saat ini," ungkap pria yang juga Bendahara DPW PKB Jatim ini. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive