DIDESAK DEWAN BERIKAN BANTUAN UNTUK SMA/SMK, INI JAWABAN RISMA


Sby,MercuryFM - Polemik bantuan untuk SMA/SMK di Surabaya terus berbuntut/ setelah Dewan ngotot agar pemkot bisa menganggarkan bantuan itu dalam pembahasan APBD Surabaya tahun 2018. Walikota Surabaya yang berada di jakarta pun merespon persoalan itu melalui teleconference. Risma menantang diberikan dasar yang kuat supaya diriya bisa memberikan bantuan itu."Jangan kemudian policy kebijakan diberikan ke saya terus saya masuk penjara, itu tidak adil untuk saya" tegas Risma

Risma menegaskan Undang-Undang yang melarang itu. Bukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mendagri.

Risma mengaku sudah menganalisa persoalan ini jauh sebelum sidang Mahkamah Konstitusi. Dirinya juga sudah meruntut dengan meminta pertimbangan dari kepolisian dan kejakasaan sampai ke Mendagri, hasilnya bantuan itu tidak bisa diberikan. Kondisi itu membuat Risma berkoordinasi dengan Gubernur, dan memastikan akan dibantu. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab Propinsi."Kalau propinsi ya sudah" ucap Risma.

Sementara itu Asisten 1 Sekota Surabaya Bidang Pemerintahan Yayuk Agustin menegaskan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan kalau pemerintah daerah hanya mengelola pendidikan dasar, PUD dan pendidikan nonformal. Setelah Pemkot berkonsultasi dengan pemerintah Pusat, sampai sekarang belum ditemukan spesifikasi peraturan yang khusus mengatur pemberian bantuan kepada SMA dan SMK.

Yayuk menambahkan Pemkot Surabaya sudah mengirimkan surat ke Gubernur Jatim tanggal 22/02/2017/ soal data siswa SMA/SMK yang sekarang jumlahnya mencapai 11.824 siswa. Jawaban dari propinsi melalui surat ke walikota tanggal 11/08/2017 sudah menyiapkan diri untuk pembebasan biaya sekolah dengan melakukan validadi ulang. Sedangkan untuk sekolah swasta akan memberikan keringanan biaya pendidikan sebesar 50%//

Sebelumnya DPRD Kota Surabaya ingin agar anggaran sebesar Rp 28 Milyard untuk bantu 11 ribu siswa SMA/SMK miskin dimasukkan dalam anggaran APBD 2018. Ketua DPRD Kota Surabaya Ir.Armuji mengatakan/ pihaknya kerap mendapat keluhan dari masyarakat saat reses, kenapa sekolah sekarang membayar."Kami menjelaskan kalau pengelolaan SMA/SMK sudah diambil alih Popinsi Jatim" ujar Armuji. Mekanisme menurut Armuji agar tidak menyalahi aturan dengan menyalurkan dana APBD oleh pemkot ke pihak sekolah melalui rekening. Uang dari APBD ini tidak sepenuhnya membantu biaya sekolah SMA/SMK melainkan lebih dari 50%."Misalnya biaya sekolah Rp 300 ribu akan dibantu Rp 200 ribu kan lumayan"ucap Armuji.(Alam)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group