Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pengawasan Orang Asing


Sby, MercuryFM - Keberadaan orang asing di jatim harus dikontrol. Keberadaanya jangan sampai menimbulkan masalah khusunya ketika berada ditengah masyarakat. Jangan sampai keberadaan orang asing tidak diketahui. Sehingga keberadaan masyarakat untuk terlibat dalam mengontrol keberadaan mereka sangat di perlukan.

“Keberadaa orang asing dapat memberi dampak positi dan negati terhadap masyarakat sekitar, sehingga keberadannya harus dideteksi. Peran pemerintah dalam mengawasi keberadaan mereka sudah menjadi kewajiban. Apalagi diera modern saat ini. Sebab bila keberadaan orang asing tidak terdeteksi , maka bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, khusunya bagi ketentraman masyarakat.” Jelas anggota DPRD jatim fraksi PDI Perjuangan Islan Gatot Imbata.

Menurut Islan, kebaradaan orang asing yang saat ini cukup banyak masuk, khusunya di jatim, harus benar benar dilakukan pengawasan keberadaannya. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan mereka dan aktifitas yang dilakukan selama berada di jatim. jangan sampai keberadannya malah menimbulkan permasalahan apalagi sampai terjadi konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

Keterbatasan tenaga pengawas orang asing yang dimiliki oleh pemerintah daerah khusunya dinas tenaga kerja propinsi jatim dengan pihak kepolisian imigrasi dan kejaksaan, harus disikapi oleh pemegang kekuasaan.

“keterlibatan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengawas terhadap orang asing yang ada di jatim. dengan keterlibatan masyarakat, maka keberadaan orang asing akan mudah terkontrol. Baik yang datang sebagai wisatawan ataupun mereka yang menjadi tenaga kerja. Sehingga tidak menyalahgunakan ijin yang telah diberikan,” jelasnya.

Pria yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim ini juga mengatakan, Komisi A DPRD Jatim pun telah menindaklanjuti perlunya pengawasan terhadap keberadaan orang asing dengan pembuatan Peraturan daerah (Perda) Pemantauan Orang Asing. Keterlibatan masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan juga dimasukkan dalam perda tersebut.

“Perda itu dibuat didasarkan pada luasnya wilayah jatim dengan 29 kabupaten dan kota. Sehingga bila pengawasan hanya dilakukan dan diserahkan kepada tim pengawas orang asing yang dibentuk oleh imigrasi, maka sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan total tanpa melibatkan pemerintah propinsi kota kabupaten dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam Perda yang ada tersebut, lanjut Islan, mengatur tetang, bagimana pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah propinsi jatim dan pemerintah kota kabupaten terhadap keberadaan orang asing yang ada. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan.

Juga diatur terkait pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang ada di jatim, yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari pemerintah propinsi, dimana Gubernur melakukan pengawasan atau pemantauan orang asing ditingkat kota-kabupaten, Bupati-Walikota melakukan pemantauan atas orang asing ditingkat kelurahan atau desa.

“Di tingkat kelurahan atau desa inilah yang diharapkan ada peran aktif mesyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Bila ada orang asing yang berada disekitar mereka maka masyarakat bisa melaporkan ke kelurahan atau desa untuk nantinya ditindaklanjuti keberadaan orang asing tersebut. Apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak,” ujarnya.

Masyarakat kata Islan bisa menyampaikan secara lisan atau tertulis bisa menemukan adanya orang asing disekitar mereka. Baik ditingkat desa kelurahan, pemerintah daerah atau pemerintah propinsi. Dan mereka akan dilindungi secara hukum dan jaminan keamanan bila mereka melaporkan keberadaan orang asing yang ada disekitarnya. (ari)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group