• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

PEGANG KOMITMEN KEMBALIKAN PENGELOLAAN SMA/SMK, DPC PDIP SURABAYA SIAP MENANGKAN GI-ANAS

November 13, 2017

 

Sby,MercuryFM - DPC PDIP Surabaya siap memenangkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, Saifullah Yusuh dan Azwar Anas. Namun, DPC PDIP melalui Ketuanya, Whisnu Sakti Buana mengharapkan jika terpilih nantinya Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf dapat membantu mengembalikan wewenang SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua DPC PDIP, Whisnu Sakti Buana mengatakan, sepakat jika Gus Ipul menang akan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke Surabaya lagi. Hal tersebut dianggapnya sebagai kabar baik bagi warga Surabaya.

"Kalau dipaksakan sekarang kita berikan bansos (bantuan sosial) ke SMA/SMK dasarnya apa?, karena Gus Ipul sudah komitmen jika menang. Goodwill yang sangat bagus, karena memang wewenangnya Gubernur untuk pengalihan pengelolaan itu," ujar Whisnu Sakti Buana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/11).

Whisnu juga mengungkapkan kalau pun benar komitmen Gus Ipul seperti demikian ia menyambut baik. Menurutnya, kalau menjadi Gubernur yang dibutuhkan warga Surabaya saat ini terpenting ialah dikembalikannya pengelolaan SMA/SMK dari pemprov ke pemkot.

"Kita akan kampanyekan komitmen ini sebagai salah satu yang bisa kita kampanyekan Gus Ipul-Anas di Kota Surabaya. nanti. Saya yakin kita bisa terus dengan Gus Ipul-Anas," ucapnya.

Anak Ir. Sutjipto, politisi senior PDIP itu menambahkan, Pengelolaan SMA/SMK ini sudah dikonsultasikan antara legislatif dan eksekutif Kota Surabaya langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski tidak ada kata larangan dari Kemendagri, pihak pemkot masih belum berani mengambil keputusan untuk menganggarkan bansos di APBD 2018, lantaran belum ada balasan tertulis.

Whisnu Sakti Buana yang juga Wakil Wali Kota Surabaya menyampaikan kemungkinan besar bansos SMA/SMK tidak masuk dalam KUA PPAS 2018. Karena menurutnya peluang paling besar pengelolaan SMA/SMK bisa kembali ke pemkot jika benar ada pelimpahan wewenang langsung dari pemprov.

"Tergantung Gubernurnya seperti apa, semua mungkin pelimpahan wewenang itu karena peraturannya ada. UU itu kalau Provinisi tidak sanggup bisa di berikan ke Pemkot, tapi hanya secara parsial tidak seutuhnya bentuknya bantuan saja,'" pungkasnya.(Alam)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please rel