DPRD BERUBAH HALUAN, PENDIDIKAN GRATIS UNTUK SISWA MISKIN SMA/SMK DI SURABAYA GAGAL

November 14, 2017

 

sby, MercuryFM-DPRD Kota Surabaya tidak menganggarkan bantuan sosial (Bansos) untuk 

siswa miskin SMA/SMK dalam Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas 

Anggaran Sementara (KUA PPAS). Kepastian itu ditegaskan Ketua Komisi D 

Agustin Poliana, saat rapat Badan Musyawarah dan Badan Anggaran dalam 

Finalisasi penyusunan Kerangka KUA PPAS di kantor DPRD Kota Surabaya."kalau secara hukum belum bisa, kita tidak bisa menganggarkan" tegasnya.

 

Politisi PDIP yang akrab disapa Titin mengatakan sebelumnya pihak dewan ingin menganggarkan dana bansos di APBD tahun 2018 untuk siswa miskin SMA/SMK agar tidak ada siswa miskin putus sekolah, karena menganggap ada cantolan hukumnya. Tapi pengawasannya oleh siapa nantinya, misalnya kalau ada pungutan, karena pengelolaan sudah menjadi wewenang pemerintah propinsi Jatim."Sepanjang cantolan hukumnya belum ada ya kita pending dulu, pemberian bansos oleh Kemendagri tidak diperkenankan, selama urusan wajib tidak diselesaikan dulu" tegas Titin.

 

Titin menaruh harapan besar terhadap kebijakan baru dari pemprov Jatim kalau Gus Ipul terpilih menjadi Gubernur berdasarkan komitmentnya yang akan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kabupaten dan kota. Kalau kebijakan itu nantinya dilakukan maka anggaran untuk SMA/SMK tidak lagi Rp 28 milyard unuk sekitar 11 ribu siswa miskin, melainkan akan lebih besar lagi dikisaran Rp 120 milyard untuk mengcover pendidikan gratis SMA/SMK di Surabaya.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive