• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Akademis Hukum Unair Gelar Seminar Perlunya Regulasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan

December 7, 2017

Sby,MercuryFM - Prihatin terhadap carut marutnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang imbasnya banyak menyeret pejabat terkena kasus korupsi, membuat  Kalangan akademisi Fakultas Hukum (FH) Unair bekerjasama dengan ikatan alumni FH Unair dan advokat alumni FH Unair Surabaya akan menggelar seminar nasional bertema Membangun Sistem Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkeadilan di Garden Palace Hotel Surabaya pada Sabtu (16/12) mendatang.

Prof Dr Y. Sogar Simamora, SH, Mhum guru besar FH Unair Surabaya merangkap ketua panitia seminar mengatakan  hingga saat ini Indonesa belum memiliki UU yang khusus mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.  Dan yang ada baru berupa Perpres No.54/2010 yang diubah menjadi Perpres No.4/2015
  
" Praktek di lapangan masih banyak diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan keuangan negara yang lebih baik serta memberikan perlindungan terhadap organ atau pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa." ujarnya

Terlebih kata Prof Sogar, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diduga terjadi penyimpangan, pada umumnya penegakan hukumnya lebih banyak pada koridor hukum pidana khususnya pidana korupsi.  Padahal dalam proses kalau misalnya terjadi dugaan penyimpangan bisa saja diselesaikan melalui koridor hukum administrasi negara atau perdata serta pidana.

Pihaknya kata sogar ingin bangun sistem hukum pengadaan barang dan jasa, dimana bisa menjadikan iklim pengadaan bisa lebih kondusif melalui koridor yang benar. 

" Kalau pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah itu terjadi akibat pelanggaran administratif maka sudah sepatutnya penyelesaiannya melalui koridur hukum administratif. Kalau yang terjadi murni wanprestasi baik disebabkan oleh pemerintah atau penyedia jasa ya koridor penyelesaiannya melalui perdata. Tapi kalau pelanggarannya murni pidana ya penyelesaiannya mesti melalui pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor)," tegas Sogar dalam keterangan pers Kamis, (07/11/17).

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Sogar memang ada fenomena di kalangan pejabat baik Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja-Pokja Unit Layanan Pelelangan (ULP) termasuk panitia pemeriksa pengerjaan itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan dalam melaksanakan tupoksinya

 

"Imbasnya, daya serap APBN dan APBD menjadi rendah atau turun. Kalau dibiar berlarut-larut tentu akan membahayakan agenda pembangunan kita. Karena itu dengan adanya UU Pengadaan Barang dan Jasa ada kepastian hukum baik perlindungan baik terhadap keuangan negara maupun perlindungan terhadap pejabat dan penyedia jasa," katanya.

Dari seminar itu nanti, lanjut Sogar diharapkan ada hasil satu pemikiran dalam rangka memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa dari sisi sistem hukum. Selain itu perlu didorong adanya political will dari pemerintah untuk membuat UU pengadaan barang dan jasa.

"Bagi Indonesia saya kira sudah waktunya sebab pengadaan barang dan jasa di Indonesia setahun mencapai Rp.700 triliyun dan selalu mengalami peningkatan tiap tahun tapi masih banyak terjadi kebocoran," ungkapnya.

Di sisi lain, aspek kelembagaan juga akan ditata lebih baik, begitu juga dari sisi perlindungan terhadap pejabat maupun pengusaha dan membuat regulasi yang memberi kesempatan pada pengusaha lemah bisa maju. "Dalam UU itu nanti juga akan kita atur sanksi hukum, sebab kalau hanya aturan dalam bentuk Perpres memang tidak boleh dibuat sanksi hukum apalagi pidana," jelas Sogar.

Sementara itu dalam seminar yang akan dilaksanakan tersebut beberapa narasumber kompeten yangbberkaitan dengan pengadaan barang dan jasa akan menjadi pembicara. Pembicara yangvdioastikan akan mengisi Ketua Mahkamah Agung, Prof Dr. H.M Hatta Ali, SH,MH  Ketua KPK Ir. Agus Raharjo, Wakil Jaksa Agung, Dr. Arminsyah, SH, MSi, Ketua Muda Pengawasan MA, Dr. Sunarto, SH,MH, Gubernur Jatim Dr. Soekarwo, SH, MHum, kemudian kalangan akademisi dari Unair seperti Prof. Dr. Y Sogar Simamora, SH, MHum, Prof Dr.Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS, dan Prof Dr. Nur Basuki Minarno, SH, MHum.(ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive