• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Pemerintah Dan Pertamina Melanggar UU Perlindungan Konsumen Bila Ganti Elpiji 3 KG Dengan Bright Gas

December 16, 2017

Sby, MercuryFM - Rencana pemerintah dan pertamina yang mengganti program elpiji 3 kg dengan varian baru yaitu Bright Gas 5,5 kg. Dinilai Komisi VI DPR RI melanggar UU Konsumen No 8 tahun 1999. 

 

Menurut anggota Komisi VI  DPR RI Bambang Haryo sebelum menarik peredaran tabung elpiji 3 kg tersebut, seharusnya pihak Pertamina melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

 

"Perlu ada sosialisasi dan keuntungannya menggunakan bright gas tersebut. Perlu juga uji kelayakan apakah tabung baru bright gas tersebut layak dan diterima oleh masyarakat apa tidak. Kalau tak dilakukan sudah jelas pemerintah lakukan pelanggaran,” ungkapnya saat ditemui di Surabaya, Sabtu (15/12/17)

 

Kata Bambang Haryo, masyarakat bisa melakukan class action jika hal tersebut benar-benar dilakukan.

 

”Tanpa ada sosialisasi tentunya hak masyarakat dilanggar oleh pemerintah dan  tentunya sanksi dari UU perlindungan konsumen tersebut sangat berat,” jelasnya.

 

Ditambahkan oleh Politisi asal Partai Gerindra ini, sudah saatnya pemerintah menyedikan CNG (Compressed Natural Gas) di masyarakat dalam pemenuhan gas di Indonesia.

 

"Jaman dulu sewaktu jaman Belanda,  di Surabaya sudah ada  itu CNG dan harga dari CNG tersebut lebih murah dari harga LPG yang yang disubsidi seperti saat ini,” ujarnya.

 

Bambang Haryo mengakui kalau pemasangan CNG tersebut saat ini sedang dirintis oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) namun oleh PGN penetrasinya kurang maksimal.

 

Sekedar diketahui, pelaksanan gas subsidi 3 kg rencananya oleh pemerintah dan pertamina akan dialihkan ke varian gas baru, yaitu bright gas 5.5 kg. 

 

Bright gas 5.5 kg merupakan varian kemasan baru yang melengkapi bright gas kemasan 12 kg yang telah ada sebelumnya. Bright Gas 5,5 kg termasuk dalam kategori LPG umum ( non subsidi).(ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags