Gus Ipul Janji Perjuangkan Perbaikan Status Perangkat Desa Di Jatim

December 26, 2017

Sby,MercuryFM - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf akrab di panggil Gus Ipul berjanji akan memperjuangkan nasib status para perangkat desa yang ada, khusunya di Jatim.

 

Selama ini, kata Gus Ipul dalam keterangan setelah pengukuhan pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (26/12/17), Ada beberapa kendala yang dihadapi para kepala desa dan harus segera dicarikan solusi khususnya mengenai status kepala desa.

 

"Ini salah satu pekerjaan rumah kita. Kalau sudah jelas statusnya, maka yang lain mengikuti. Saya juga baru tahu kalau status kepala desa ini di KTP juga tidak jelas, masak ditulis statusnya lain-lain," katanya.

 

Menurut Gus Ipul, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, status pemerintahan desa sebenarnya sudah mulai baik jika dibandingkan sebelumnya. Posisi desa diperkuat, tidak hanya soal jabatan, tapi juga anggarannya. 

 

"Saya melihat UU itu semangatnya membangun atau memenangkan Indonesia dari desa. Mensejahterakan dan memakmurkan Indonesia dari desa. Sebab, selama ini desa dianggap bagian dari belakang, bukan dari depan," ujarnya.

 

Apalagi kata Gus Ipul, pihaknya telah mengambil kebijakan. Kedepan bersama kepala desa akan membangun jatim lebih baik lagi. 

 

"Kemajuan Jatim ke depan harua dimulai dari desa atau istolah yang pupuler adalah membangun deaa menata kota," jelasnya.

 

Sementara itu (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) PPDI,  melalui Hartono ketua PPDI Jatim memberikan apresiasi terhadap apa yang akan dilakukan Gus Ipul bagi PPDI Jatim. 

 

Di mata PPDI, kata Hartono, Gus Ipul selama ini punya kepedulian besar pada perangkat desa. Gus Ipul sering berdiskusi dengan kepala desa setiap kali dalam kunjungannya ke daerah. 

 

"Kita sama-sama saudara harus mendoakan yang baik-baik. Jatim harus makmur, InsyaAllah kita dukung Gus Ipul maju dinpilgub Jatim mendatang," jelasnya.

 

Sementara itu di Jawa Timur PPDI telah dibentuk di 20 dari 38 kabupaten/kota.

Sebanyak 18 Kab/Kota yang belum terbentuk PPDI, antara lain kabupaten Malang, kota Malang, kota batu dan empat Kab di Madura. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive