KEPALA ORGANDA SURABAYA: TAKSI ONLINE HARUS IKUTI ATURAN

January 4, 2018

 

Sby,MercuryFM - Hari Kamis(04/01) ini, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo melaunching pengoperasian angkutan online yang sudah mendapat ijin dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Launching yang dilakukan di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya ini, diwakili oleh kendaraan dari wilayah Gremakertosusila Plus ( Gresik, Madura, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan) dan Malang Raya.

Terkait launching pengoperasian angkutan online hari Kamis(04/01) ini, oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, 96FM Mercury coba meminta tanggapan Ketua DPC Organda Kota Surabaya, Sonhaji. Sonhaji mengakui, dengan beroperasinya angkutan online ini, maka akan berimbas pada angkutan armada yang ada di Surabaya. Meski demikian Sonhaji mengatakan, launching taksi online yang dilakukan oleh Dishub Provinsi Jatim dan dibuka oleh Gubernur Jatim ini, merupakan sebuah bentuk kepercayaan, sehingga mau tidak mau pihaknya harus tetap menerima adanya taksi online.

Tapi, Sonhaji menyapaikan apa yang menjadi keinginan dari pihaknya, yaitu keberadaan taksi online yang sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Diantara aturan itu menyebutkan, artinya bahwa kuota yang telah ditetapkan untuk taksi online berjumlah 4.445 Se-Jatim. Yang menjadi keberatan dari pihaknya terang Sonhaji adalah, belum dilegalkannya aturan pemerintah, jumlah taksi online sudah semakin banyak, di Surabaya maupun di Jatim ada sekitar 20.000 armada. Jadi tegas Ketua DPC Organda Kota Surabaya ini, sepanjang para pelaku taksi online melakukan sesuai aturan pemerintah, maka diperkirakan anggotanya tidak keberatan.

Lebih lanjut, Sonhaji mengatakan, setelah di launchinya taksi online ini, maka dengan sendirinya mereka yang tidak mengurus izin resmi, tidak mendapatkan izin dan kir, maka secara otomatis mereka harus non operasi. Ini kata Sonhaji, agar terjadi persaingan sehat. Ia juga mengatakan, kalau nantinya pasca di launching ini, maka harus ada penegakan dari aturan itu sendiri.(Khurin/Nl)  


 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive