KARANG TARUNA SURABAYA ENGGAN DIPOLITISASI


Sby, MercuryFM - Menjelang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, Karang Taruna Kota Surabaya meminta sejumlah elemen dan organisasi untuk bersikap netral. Hal ini menyusul adanya dugaan keterlibatan Karang Taruna Provinsi Jawa Timur yang ikut mendukung salah satu pasangan Cagub dan Cawagub tertentu. Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Nanang Sutrisno mengatakan anggota Karang Taruna merupakan relawan - relawan dan insan sosial yang terdiri dari berbagai aliran faham baik yang berasal dari partai maupun latar belakang yang berbeda. "Kalau mendukung salah satu pasangan calon tertentu hal ini sangat kontra produktif, dan bisa membawa organisasi Karang Taruna kearah perpecahan," ujarnya, Kamis (25/1). Saat menjadi Menteri Sosial, kata Nanang, Bu Khofifah sering mengingatkan bahwa Karang Taruna harus netral dari kepentingan politik praktis. "Kami meminta sekarang saat menjadi calon Gubernur Jatim untuk bersikap konsisten dan tidak melibatkan karang taruna dalam kepentingan dukung mendukung," terangnya. Menurutnya, organisasi Karang Taruna sebuah wadah yang besar dan akan rugi kalau dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan sesaat. Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang bertugas membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sosial masyarakat. "Persoalan sosial masyarakat sangat banyak yang harus diurus daripada ikut dukung mendukung yang mempunyai potensi kerawanan memecah organisasi," jelasnya. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya M. Arif'an dalam jumpa pers pernyataan sikap menegaskan, pilihan politik merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi. Tetapi kalau menggunakab lembaga yang seharusnya tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis, adalah perbuatan yang tidak etis, apalagi memakai atribut dan bendera Karang Taruna. "Kalau sampai hal ini terjadi ditingkat Jatim akan menjadi contoh tidak baik, dan tidak elok. Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang fokus dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda," ujarnya. Arif'an menghimbau agar semua pihak ikut mengawasi lembaga yang terkait program - program kementerian sosial yang digunakan untuk kepentingan politik di Pilgub Jatim 2018. Pernyataan sikap itu juga menuntut agar Ketua Forum Pengurus Kartaredjasa Jatim mengembalikan Karang Taruna kepada kittahnya sesuai aturan Permen yang ada. Serta mengusut oknum - oknum yang telah melakukan tindakan diluar aturan organisasi. Gubernur Jatim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim didesak untuk mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap organisasi sosial untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung kepentingan politik pribadi atau kelompok.(Alam)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group