• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Menko Puan Maharani Minta Usut Tuntas Kasus Pelelecehan Pasien Di RS Nasional Hospital

January 26, 2018

Sby, mercuryFM- Kasus pelecahan pasien RS Nasional Hospital oleh salah satu oknum perawatnya, benar benar menodai dunia kesehatan. Kasus ini mendapatkan atensi dari pemerintah pusat. 

 

Mentri Koordinator  (Menko) PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Puan Maharani, dalam release yang diberikan ke Media, Jum'at (26/01/2018), mengintruksikan Deputi Bidang  Peningkatan Kesehatan dan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk segera menyelidiki di lapangan.

 

“Bu Menko sudah memberikan arahan jelas kepada kami, untuk segera turun ke lapangan memeriksa terkait video dugaan pelecehan seksual yang beredar di berbagai WhatsApp Group”, ucap Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Sudjatmiko, MA.

 

Menurut Sudjamiko, Menko PMK sangat prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi ini 

terjadi pada seorang pasien yang sudah dalam keadaan sakit justru dilecehkan.

 

Sementara itu,  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, dr. Sigit Priohutomo mengatakan, video tersebut telah viral di media sosial dan menimbulkan banyak kecaman. Pasalnya, pasien yang diduga tengah dirawat untuk menjalani operasi karena sakit yang menimpanya, bagian tubuh pasien itu diperlakukan tidak pantas.

 

"Sesuai arahan tegas Bu Menko, kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan mendapat informasi bahwa dugaan pelanggaran adalah ranah etika profesi, yang masuk dalam wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI),” kata Sigit.

 

Lebih lanjut, dr. Sigit menyampaikan, hari ini PPNI sudah bergerak untuk melakukan investigasi terhadap pemberitaan yang beredar tentang dugaan pelecehan terhadap pasien oleh oknum perawat. Upaya investigasi yang dilakukan hari ini, dilakukan di RS Nasional Hospital Surabaya, dan melibatkan PPNI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Surabaya, dan pihak RS Nasional Hospital Surabaya. 

 

“Jika terbukti terjadi pelanggaran etik. Maka PPNI dapat mencabut keanggotaan oknum terkait, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut Surat Ijin Praktik (SIP) perawatnya. Untuk pelanggaran SOP hubungan pasien dan perawat, konsekuensi ada di bawah kewenangan instruksi tempat kerja, dalam hal ini Rumah Sakit terkait,” tambah Sigit.

 

Sigit juga menyampaikan bahwa Menko Puan meminta pihak kepolisian agar dapat dilibatkan saat dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. 

 

“Bu Menko berpesan tegas bahwa jika pasien sampai mengalami trauma, maka pasien harus benar-benar diberikan perlindungan, baik rehabilitasi maupun pendampingan hukum.” pungkasnya. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive