• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

KEMBALI DIPERSOALKAN, PAKAR TATA KOTA DAN HUKUM TEGASKAN PEMBANGUNAN HOTEL AMARIS PROSEDURAL

January 29, 2018

 

Sby, MercuryFM - Komisi A DPRD Provinsi Jatim melakukan peninjauan atas perizinan dan desain proyek pembangunan Hotel Amaris, JL. Taman Apsari pada Senin(29/1/2018). Dalam sidak tersebut, hadir pula pakar dan dinas Cipta Karya pemkot Surabaya bersama TNI Polri.

 

Komisi A DPRD Jatim mempersoalkan keberadaan Hotel Amaris di Jl. Taman Apsari yang berhadapan langsung dengan Gedung Negara Grahadi. "Kawasan objek vital harus steril dari bangunan tinggi, ini berbahaya dari sisi keamanan tamu negara. Karena bisa jadi tempat bidikan sniper" kata Freddy Poernomo Ketua Komisi A.

 

Sementara itu disela tinjauan itu, Pakar Tata Kota ITS, Dr. Ing, Ir. Haryo Sulityarso memastikan kalau, Hotel Amaris yang dibangun di kawasan Taman Apsari, seberang Gedung Negara grahadi sudah memenuhi persyaratan administratif. Dan mengacu pada peraturan yang ada. Haryo menambahkan dirinya ikut dalam pembahasan soal perizinan Hotel, sebagai salah satu perwakilan akademisi, bersama beberapa instansi lainnya. Diantaranya Kejaksaan, dan kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, pihak hotel telah menunjukkan izin yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya

 

“Semua syarat yang ditentukan, diantarannya amdal, amdal lalin, KKOP, kajian banjir dan SKRK  (Surat Keterangan Rencanan Kota)  ada semuanya,” terangnya

 

Haryo menyesalkan adanya polemik pembangunan Hotel Amaris. Pasalnya, protes atas pembangunan atas hotel dilakukan saat pembangunan sudah berlangsung.

 

“Kenapa gak dari awal-awal. Kalo sejak awal kan bisa ditunjukkan suratnya,” tuturnya

 

Haryo Sulistyarso juga mengatakan, ketinggian hotel yang dipersoalkan karena bisa mengancam keamanan tamu Grahadi, sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait berkaitan dengan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan)

 

“Ketinggian tersebut tak melebihi aturan. Batas ketinggian bangunan sekitar 20 lantai” tegasnya

 

Ia menambahkan, bahwa Hotel Amaris sudah mengacu pada rencana tata ruang kota yang ada di sekitar Kawasan Tegalsari. Pakar Perencanaan Tata Kota ini mengungkapkan, dari sejumlah persyaratan yang ada, sudah dipenuhi pihak hotel.

 

“Sudah ada izin resmi, kenapa dipermasalahkan?,” tanya Haryo.

 

 

Haryo menyatakan, bahwa dirinya adalah salah satu tim ahli bangunan gedung. Jika tidak mengikuti  aturan, pihaknya memastikan  tak merekomendasikan untuk mengeluarkan SKRK.

 

Sementara itu, Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Lilik Pudjiastuti, SH, MH menyatakan, bahwa izin merupakan instrumen untuk mengendalikan. Meski setiap orang mempunyai hak untuk berusaha, mendirikan bangunan. Hak tersebut dibatasi oleh izin supaya gak mengggangu orang lain.

 

“izin itu harus memenuhi beberapa unsur keabsahan, seperti diterbitkan instansi berwenang yang berdasarkan peraturan perundangan dan dalam menjalankan wewenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta azas pemerintahan yang baik,” tuturnya

 

Menurutnya, keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilandasi SKRK yang sesuai peruntukan, syarat teknis berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), KKOP dan lainnya.  Selama semuanya terenuhi, maka izin tersebut sah.

 

“Wewenang dan prosedurnya sudah benar,” tegasnya

 

Lilik menegaskan, jika ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebaiknya dituangkan dalam hukum. Ia mempertanyakan munculnya polemik Hotel Amaris saat ini, yang dianggap bisa  mengancam keamanan tamu negara. Menurutnya, dasar hukum apa yang digunakan, apakah parameter yang ada di kepolisian ?. Namun, jika tak ada parameter itu, ia mengusulkan sebelumnya dibuat dasar hukumnya.

 

“Supaya ada azas legalitas,” katanya

 

Dosen Fakultas Hukum Unair ini menyebut, dasar hukum tersebut bisa berupa peraturan daerah, misalkan untuk pembangunan gedung yang dekat dengan gedung kenegaraan dengan radius tertentu dibatasi berapa ketinggiannya maksimal. Sehingga, nantinya tak hanya diterapkan di Surabaya, namun juga kota lain di Jawa timur.

 

“Jadi, solusinya, Jatim buat Perda atau Pergub untuk semua wilayah provinsi diatur ketinggiannya, supaya bisa berlaku sejatim,” katanya

 

Ia menambahkan, opsi lain yang bisa dijadikan solusi adalah dengan membebankan kepada pihak hotel beberapa kewajiban. Pasalnya, Izin Mendirikan Bangunan sudah keluar. Apabila izin tersebut dicabut, tanpa alasan yang jelas, maka pemnerintah kota bisa digugat. Nah, untuk mengikat pihak hotel pada izin operasionalnya.

 

“Misalkan, kewajiban pemegang izin, jika ada tamu kenegaraan beberepa kamar diskosongkan. Untuk menjaga kemanan berkoordinasi dengan kepolisian,” katanya

 

Lilik yakin, jika kewajiban tersebut tak dipenuhi pihak hotel masuk kategori pelanggaran. Sanksinya, administratif hingga pencabutan izin operasional.

 

“Jadi, jangan menyelesaikan masalah dengan melanggar peraturan,” tegasnya

 

Ia mengungkapkan, sebenarnya sudah ada pergub yang berkaitan dengan pendirian bangunan. Bangunan yang didirikan di ruas jalan milik Pemprov Jatim, diantaranya yakni Jalan A. Yani harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah yang bersangkutan.

 

“Waktu itu CITO dirikan , IMB minta rekomendasi ke Provinsi . Walau yang mengeluarkan IMB Pemkot Surabaya,” pungkasnya.(alam)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive