KASUS KETUA DPD GOLKAR JATIM, DPP GOLKAR AKAN SEGERA TUNJUK Plt KETUA GOLKAR JATIM

February 4, 2018

 

Sby,MercuryFM - Pasca penangkapan ketua DPD Partai Golkar Jatim Nyono Suharli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, DPP Partai Golkar akan segera memutuskan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

 

Hal ini dilakukan karena DPP tidak ingin roda kepartaian stagnan dan harus tetap jalan, khususnya dalam menghadapi agenda politik Pilkada serentak 2018.

 

"Kami masih menampung berbagai masukan termasuk dari DPD Partai Golkar Jatim. Habis acara ini, saya akan lapor ke Ketum DPP Partai Golkar baru kemudian menggelar rapat. Mungkin 4 hari ke depan sudah ada keputusan," ujar Ibnu Mundir Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar di sela kegiatan Rakor pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jatim di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Minggu (04/02/2018).

 

Diakui oleh Mundir, ada sejumlah nama yang sudah masuk ke DPP sebagai Plt Ketua DPD PG Jatim. Diantaranya, Gatot Sudjito, Taufik Hidayat dan masih banyak lagi. 

 

"Kalau sesuai aturan yang bisa ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD PG Provinsi adalah pengurus setingkat di atasnya atau dari DPP," ungkap Ibnu Mundir. 

 

Menurut Mundir, DPP Partai Golkar mengaku prihatin terhadap kasus yang menimpa Nyono Suharli (Bupati Jombang). Namun organisasi partai tidak boleh stagnan (berhenti) meskipun ketuanya kena kasus hukum. 

 

"Sebelum ada penunjukan Plt ketua DPD PG Jatim, posisi partai akan dikendalikan oleh Ketua Harian dan Sekretaris yaitu Freddy Poernono dan Sahat Tua Simanjuntak," jelasnya. 

 

Mundir melanjutkan, Partai Golkar juga siap memberikan bantuan hukum kepada Nyono Suharli karena dia merupakan kader partai yang terkena musibah. 

 

"Sebagai bentuk soliditas, tentu kami akan memberikan bantuan hukum. Tapi untuk urusan organisasi akan ada sanksi yaitu pemberhentian sementara sehingga perlu ada Plt," jelasnya.

 

Sementara ketika disinggung pencalonan Nyono di pilkada Jombang sebagai calon incumbent, tentu partai akan melihat aturan yang berlaku seperti apa dengan berkonsultasi dengan yang bersangkutan maupun KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada. 

 

"Kita akan lihat aturan memungkinkan atau tidak dilanjutkan pencalonannya. Masalah ini juga akan dibahas dalam rapat di DPP Partai Golkat besok," pungkasnya.  (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group