BAKTIONO: WACANA BLOKIR KTP/KK PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN, KURANG BIJAK

February 8, 2018

 

Sby,MercuryFM - Bagi semua warga Kota Surabaya, anda harus mulai mempersiapkan diri, karena sudah ada wacana pemblokiran KTP & KK bagi anda semua warga Surabaya yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi adanya wacana ini, 96FM Mercury coba mengkonfirmasikan kepada Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono.

Baktiono mengatakan, sebelumnya pasal ini sudah ada. Pasal itu menyebutkan, tentang adanya pemblokiran KTP & KK kepada warga masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan. "Sebelumnya pasal ini sudah ada dalam Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Ini harus dicermati cukup hati-hati, karena sebelumnya ada beberapa laporan bahwa warga yang membuang sampah, tidak faham akan hal itu. Sehingga, saat KTP elektroniknya selesai cetak, warga itu mengalami pemblokiran KTP-nya," terang Baktiono. Meski Baktiono mengakui, sanksi dari pemerintah itu sesungguhnya dengan maksud dan tujuan yang baik.

"Tetapi kalau sanksinya sampai terjadi pemblokiran seperti itu, maka akan bisa terjadi pelanggaran HAM. Paling tidak, bisa saja KTPnya diambil, tetapi langsung bisa diambil di instansi terkait, selain itu juga ada pembinaan kepada warga yang terkena sanksi ini," kata Baktiono. Sementara untuk pembinaannya pun menurut Baktiono, yang terbaik adalah upaya preventif lebih dahulu.

Sebelumnya ada yang mengatakan, Perda nomor 5 tahun 2015 kurang efektif, lebih karena aparaturnya selaku penegak perda yang kurang bekerja maksimal. Menanggapi hal ini, Baktiono mengatakan, memang dalam pembuatan perancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, mereka juga butuh masukan dari warga masyarakat.

 

Tetapi pihaknya, kata Baktiono memandang sanksi ini kurang bijak. "Kalau sanksi blokir KTP/KK ini diberlakukan, maka warga masyarakat itu jika ada operasi yustisi misalnya, juga akan kena penertiban," terang Baktiono. Untuk itu, menurut Baktiono, penerapan sanki ini harus diikuti dengan penanganan yang khusus, sehingga warga yang terkena sanksi tidak dirugikan disisi yang lain. (Nl)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive