• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DI TENGAH HARI PERS NASIONAL, KASUS ASYARI USMAN ADALAH PRIBADI

February 10, 2018

Sby,MercuryFM - Saat insan pers nasional merayakan "Hari Pers Nasional," media dikejutkan dengan kabar bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, menjerat wartawan senior bernama Asyari Usman dengan dua undang-undang terkait laporan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Asyari dijerat atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Asyari ditangkap pada Jumat (9/2), setelah Dittipidsiber Bareskrim menerima laporan dari pihak Romahurmuziy. Terkait informasi ini, 96FM Mercury coba menanyakan kepada Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir.

Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir kepada 96FM Mercury menjelaskan, bahwa yang terjadi dalam kasus wartawan senior Asyari Usman ini adalah, "Asyari tidak menuliskan berita itu sebagai seorang wartawan, tetapi lebih kepada pribadi." Tulisan Asyari Usman yang dimuat di Teropong, bagian dari rubrik sejenis citizen journalism. Dimana tulisan dalam rubrik itu, terbuka untuk masyarakat umum termasuk wartawan untuk mengirimkan ide-ide atau pun gagasannya. "Ketika tulisannya ditulis di rubrik itu, maka status Asyari Usman bukan sebagai wartawan. Tetapi sebagai warga umum yang menyampaikan ide-ide atau pendapatnya. Karena sudah dipertegas oleh redaksi Teropong, bahwa semua tulisan menjadi tanggung jawab penulis," terang Munir. Karena hal itu, menurut Munir, maka yang bertanggung jawab adalah Asyari, sebagai warga biasa yang menuliskan berita itu.

Hal inilah terang Munir, yang membedakan. Ketika Asyari Usman sebagai seorang wartawan menuliskan berita-berita dalam medianya, maka dia bisa dikenakan tuduhan dengan pendekatan Undang-Undang Pers nomer 40 thn 1999, maka penerapannya akan berbeda. "Tetapi ketika seseorang itu menuliskannya dalam kolom citizen journalism, yang sudah ditegaskan bahwa kolom itu memang untuk umum, dan dalam penulisannya menjadi tanggung jawab penulis, maka penerapan hukumnya akan diberlakukan UU ITE dan KUHP," kata Munir. Untuk itu, kata Munir, harus hati-hati dalam menuliskan sesuatu dalam rubrik-rubrik sejenis citizen journalism.  
 
Sementara, terkait peringatan Hari Pers Nasional ditengah tahun politik 2018, Munir mengatakan, pertama, pers harus bersama-sama meneguhkan tekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Kerangkanya, nomer satu adalah menjaga keutuhan NKRI," tegas Ketua PWI Jatim ini. Kedua, kata Munir, pers harus mendorong terjadinya proses Pilkada serentak ini menjadi Pilkada yang aman, damai dan tidak berada dalam tekanan, terutama isu-isu sara. (Nl)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags