DPD RI MINTA POLISI PROFESIONAL TANGANI KASUS DUGAAN PELECEHAN YG DILAKUKAN PERAWAT DI SURABAYA

February 10, 2018

 

Sby,MercuryFM - Kasus dugaan pelecehan seksual pasien rumah sakit National Hospital oleh perawat berinisial ZA yang saat inj ditangani pihak kepolisian mendapat atensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong pihak Rumah Sakit, pasien ataupun perawat saling introspeksi diri menyikapi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan perawat ZA yang menjadi viral di media sosial baru-baru ini. 

 

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dalam Rapat Kerja Daerah bersama Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur, Prof Nursalam dan CEO RS National Hospital, Hans Wijaya, menegaskan komite III DPD RI juga mengingatkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk melakukan proses penyidikan secara adil, transparan, proporsional, berpegang pada asas-asas hukum dan bukti bukti yang ada, serta tidak terintervensi terhadap opini publik yang berkembang luas.

 

"Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan hukum sebelum mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Kepolisian dan pihak rumah sakit harus berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai mengambil keputusan yang merugikan pihak tertentu,"  kata Fahira di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PPNI di Kota Surabaya, Jawa Timur Sabtu (10/2). 

 

Menurut Fahira, polisi perlu mempertimbangkan pendapat dari Majelis Kehormatan Etik Keperawatan PPNI Jawa Timur yang hasil kajiannya menyatakan perawat ZA tidak melanggar kode etik keperawatan. Serta bila diperlukan polisi juga sepantasnya meminta pendapat ahli profesi keperawatan dan dokter.

 

“Profesi perawat, profesi yang sangat luhur. Apabila perawat sudah bekerja sesuai prosedur standar operasi (SOP) kita justru perlu berikan apresiasi. Yang jelas dalam memutus kasus ini penegak hukum jangan sampai di intervensi," katanya.

 

Fahira menyarankan, agar kejadian serupa tidak terulang. Pihak RS National Hospital ke depan perlu menawarkan terlebih apakah pasien hendak dilayani oleh perawat perempuan atau laki-laki.

 

"Khusus untuk pasien perempuan, SOP menanyakan kepada pasien apakah bersedia dilayani oleh perawat lelaki atau hanya bersedia dilayani dengan perawat perempuan wajib dilakukan. Untuk mencegah terjadi salah paham dikemudian hari," ujarnya.

 

Sementara, Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi berharap, publik juga bersikap kritis dan cerdas dalam menyikapi kasus ini. Publik jangan hanya menyimpulkan sesuatu dari satu sumber, yakni pihak pasien, tetapi juga dari sumber pihak perawat. 

 

“Dalam tindakan medis baik itu pasien, perawat dan dokter sama-sama rentan tersandung kasus dugaan pelecehan seksual. Karena itu kami mengusulkan perlu dibuat regulasi yang lebih detail dan komprehensif mengatur teknis layanan medis untuk mencegah terjadinya tindak dugaan pelecehan seksual kedepannya,” katanya.

 

Sedangkan, Wakil Ketua Komite III lainnya, Abdul Aziz meminta publik tidak membuat stigma negatif terlebih dahulu kepada perawat ZA, sebelum ada keputusan hukum yang final.

 

"Kita sama-sama saling menghormati. Tapi jangan menghasut atau memfitnah seolah-olah perawat ZA sudah terbukti bersalah," ingatnya.(ari)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group