PERMENDAG NO 82 TAHUN 2017 BELUM WAKTUNYA DITERAPKAN

February 20, 2018

 

Sby, MercuryFM - Terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, dinilai oleh kalangan pengusaha di Jawa Timur dinilai terburu buru dan dirasa masih belum waktunya untuk diterapkan.

 

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya, Stenvens H Lesawengan mengatakan kesiapan armada nasional untuk menjalankan Permendag No.82 ini belum optimal, apalagi kapal-kapal ekspor yang biasanya mengangkut batu bara dan crude palm oil (CPO) ini berukuran besar mencapai 7.000 DWT.

 

"Dan kapal segitu besarnya, Indonesia masih sangat minim. Kalau dibandingkan dengan kapal asing, jumlah kapal kita hanya mampu 30% dari kebutuhan angkutan ekspor. Lalu 70% pakai kapal apa?," kata Stenvens Lesawengan saat ditemui di Surabaya, Selasa (20/2/2018).

 

Stevens mengkhawatirkan bila beleid tersebut dipaksakan bisa berdampak pada menurunnya ekspor batu bara, CPO dan beras karena pembeli komoditas enggan menggunakan kapal Indonesia.

 

"Saya takutnya CPO dan batu bara ini tidak terangkut dengan baik lalu pembeli akan memilih membeli komoditas itu dari negara lain seperti Malaysia, hanya karena angkutan nasional kita belum siap," katanya.

 

Stenvens menambahkan untuk mempersiapkan armada yang layak dan sesuai kebutuhan ekspor sendiri saat ini tidak murah, setidaknya membutuhkan dana US$30 juta per kapal. Sedangkan Indonesia masih butuh banyak kapal besar.

 

"Kalau benar-benar cabotage itu diberlakukan Mei ini bisa akan mengganggu ekspor 3 komoditi tersebut. Kalau harapan INSA secara umum kalau memang belum siap ya ditunda mungkin 5-10 tahun lagi," tegasnya.

 

 

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Deddy Suhajadi menambahkan Indonesia sampai saat ini masih butuh sentuhan pemerintah dalam hal regulasi. Untuk menyiapkan kapal-kapal nasional yang sesuai standar kebutuhan ekspor dibutuhkan insentif bagi pengusahanya.

 

"Sebetulnya Permendag itu bagus tapi terlalu cepat karena industri pelayaran harus menyiapkan investasi yang tidak sedikit," jelasnya"

 

Deddy memaparkan seharusnya Inpres No.5 2005 tentang pelayaran bisa diimplementasikan dengan cara kerja sama antara pemilik kapal asing dengan industri pelayaran nasional. Misalnya, kata Deddy, kapal asing diganti menggunakan bendera Merah Putih dan awak kapalnya diisi dengan orang Indonesia.

 

"Memang pelayaran kita masih kecil kalau dibandingkan alat transportasi asing. Kalau tidak dibatasi kapal asing akan masuk tanpa aturan dan industri pelayaran kita hanya jadi penonton dan terpuruk. Namun tidak perlu secepat ini," pungkas Deddy.(Dani)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group