• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

SUDAH SAATNYA HADIR REGULASI TERKAIT EKONOMI KREATIF

February 22, 2018

 

Sby, MercuryFM - Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Keberadaan regulasi soal ekonomi kreatif dinilai mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor ini.  

 

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan, pertumbuhan ekonomi kreatif di era pemerintahan Jokowi telah menunjukkan capaian yang menggembirakan seperti capaian Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor ekonomi kreatif tahun 2016 sebesar Rp 922,58 triliun.  

 

"Ada tren yang baik di sektor ekraf di bawah kepemimpinan Triawan Munaf di Bekraf ini.  Momentum ini harus dirawat dan diarahkan dengan meletakkan sistem yang berkelanjutan,"  ujar Anang dalam release yang dikirim ke media, Kamis, (21/2/2018). 

 

Menurut Anang, capaian PDB tiga tertinggi yakni subsektor kuliner (41,69%), fashion (18,15%) serta kriya (15,70%) idealnya dapat ditularkan ke 13 subsekstor lainnya.  

 

"Untuk meningkatkan performa subsektor lainnya tak lain dengan membuat regulasi ekonomi kreatif," jelasnya.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Jember ini juga mengatakan, ada banyak akternatif terkait regulasi ekraf seperti Perpres atau UU.  Masing-masing jenis aturan tersebut memiliki konsekwensi.  

 

"Kalau Perpres tentu hanya sesuai selera pemerintah saja.  Berbeda dengan UU,  ada politik hukum antara DPR dan pemerintah dan memberi dampak yang signifikan,"  tegasnya. 

 

Dilanjutkan oleh musisi ini, idealnya dalam regulasi tentang ekraf harus mengatur soal kelembagaan,  pembiayaan,  termasuk penguatan kapasitas para pelaku di sektor ini. 

 

"Sekarang pilihannya kembali ke Presiden dan DPR.  Apa bentuknya cukup Perpres atau UU," tandas Anang.  

 

Dia berharap, menjelang akhir masa kerja DPR dan periode pemerintahan Jokowi,  sebaiknya meninggalkan warisan positif berupa regulasi di bidang ekraf.  

 

"Warisan ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat. DPR atau Pemerintahan sekarang dapat meletakkan sistem di sektor ekraf,  apa pun bentuknya,  entah Perpres atau UU," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive