• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

TOLAK UU MD3, MAHASISWA GELAR AKSI KUMPULKAN TANDA TANGAN PETISI

February 22, 2018

 Sby, MercuryFM -  Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terus berlangsung. Kali ini dilakukan puluhan aktifis Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Surabaya di depan Gedung DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso pada Kamis 22/02/2018.

 

Dalam aksi itu mereka membentangkan sejumlah spanduk yang diantaranya bertuliskan 'UU MD3 MATINYA DEMOKRASI', 'PRESIDEN KELUARKAN PERPRES BATALKAN UU MD3'. Mereka juga meminta tanda tangan petisi menolak UU MD3 kepada para pengguna jalan yang melintas didepan Gedung Dewan. Mereka mencegat mobil yang melintas dan meminta pengemudinya untuk membubuhkan tanda tangan.Esradus Koordinator aksi menilai UU MD3 semakin membuat negara kebal hukum.

 

"Pengesahan UU MD3 membuat demokrasi yang ada di Indonesia semakin mundur" ujarnya.Aksi itu ditemui oleh Wakil Ketua DPD Kota Surabaya Ir. Masduki Toha, yang kemudian diminta oleh para mahasiswa untuk ikut menandatangani petisi.

 

Meski bersedia menandatangani petisi Masduki menjelaskan kalau tidak semua UU MD3 ditolak."Kami dari DPRD Kota Surabaya dan DPRD Jatim setuju menolak revisi pasal 245 di UU MD" kata Masduki.

 

Masih menurut Masduki, Presiden juga sudah mempersilahkan masyarakat yang merasa keberatan.Masduki juga mengajak mahasiswa untuk bersama-sama mengirimkan petisi penolakan kepemerintah melalui fax.

 

Revisi UU MD3 memicu polemik dalam Pasal 73, misalnya, ditambahkan frase "wajib" bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.Lalu, pasal 122 huruf k, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.Selain itu, pasal 245 mengatur bahwa pemeriksaan anggota

 

DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk

pemberian izin bagi aparat penegak hukum.Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan langsung oleh presiden.(alam)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive