• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

LAGI PERMINTAAN PEMBUBARAN BPWS KEMBALI MUNCUL

March 3, 2018

Madura, MercuryFM - Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) kembali dipersoalkan oleh anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura. Keberadaan BPWS yang sudah memasuki tahun ke 10, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan di wilayah Madura.

 

"Sudah hampir 10 tahun ternyata keberadaan BPWS tidak memberi kemanfaatan bagi Madura. kalau seperti ini mendingan di bubarkan saja. tidak perlu ada BPWS lagi. Pembangunan madura biar ditangani sendiri kabupaten di madura dan pemerintah propinsi jatim,' ujar Syafiudin Asmoro anggota DPRD Jatim Fraksi Partai Gerindra, dalam keterangan disela reses anggota DPRD Jatim di Bangkalan, Sabtu (03/03/2018).

 

Menurut Anggota DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) Madura ini, keberadaan BPWS ternyata tidak memberi kemanfaatan bagi madura. terbukti sampai dengan saat ini. Madura masih menjadi daerah tertinggal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat madura pasca adanya jembatan Suramadu ternyata belum ada. BPWS yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dengan program pembangunannya ternyata berjalan ditempat dan tidak ada program yang jelas.

 

"Data yang kita terima, anggaran yang dikelola BPWS dari APBN yang terserap tidak lebih dari 25 sampai 30 % dan itu kebanyakan untuk biaya pegawai dan operasional. sedangkan untuk program yang menyentuh masyarakat tidak terealisasi. buktinya dari 300 ribu hektar lahan yang harus dibebaskan di sekitar jembatan suramadu sebagai pengungkit, sampai saat ini belum ada yang bisa diwujudkan. Trus buat apa ada BPWS," jelasnya.

 

Dikatakan Syafiudin, ini terjadio karena sejak awal telah terjadi tumpang tindih kewenangan yang tidak segera diselesaikan oleh BPWS dengan pihak pemerintah Kabupaten di Madura. yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Imbasnya banyak program yang tidak jalan yang diajukan BPWS kepada pemerintah kabupaten setempat.

 

"coba mana saya ingin tahu kalau BPWS mengatakan sudah ada program yang dijalankan yang benar benar memberikan kemanfaatan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Madura. kalau memang ada maka saat ini perubahan kesejahteraan masyarakat madura terlihat. Buktinya sampai saat ini madura masih belum ada perubahan. kesejahteraan masyarakat masih belum terangkat," terangnya.

 

Untuk itu kata Syafiudin, bila peemrintah pusat ingin madura cepat berkembang dan persoalan kemiskinan terurai dan kesejahteraan terjadi, maka serahkan pembangunan Madura pada pemerintah setempat, atau menyerahkan ke pemerintah Propinsi jatim.

 

"Dengan pelibatan langsung pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep secara langsung tanpa ada BPWS, atau peran BPWS di gantikan pemerintah Propinsi sebagai koordinator, maka saya yakin pembangunan madura akan cepat teralisasi. pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura akan segera terwujud," pungkasnya. (ari)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive