• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

BANK JATIM AKAN BERI LAPORAN KE DPRD JATIM SEBELUM MENGGELAR RUPS

March 6, 2018

 

 

Sby, MercuryFM - Biro perekonomian dan komisi C DPRD jatim akhirnya menyepakati untuk mendapatkan laporan BUMD termasuk Bank Jatim, terkait RKAP (Rencan Kegiatan Anggaran Keuangan) BUMD Jatim sebelum digelar RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham). 

 

Perbedaan persepsi soal kewenangan Komisi C DPRD Jatim pada BUMD milik pemrop jatim, termasuk Bank Jatim dibawah komando Biro Perekonomian pemprop jatim tentang pelibatan komisi C sebelum RUPS akhirnya terjawab.

 

"Sesuai aturan yang berlaku kita punya hak untuk memberikan koreksi masukan pada RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan) sebelum Bank Jatim lakukan RUPS.  Tapi kita tidak masuk pada urusan internal soal posisi dan pergantian posisi. kita hanya fokus pada RKAP," kata Sri Subianti anggota komisi C DPRD Jatim, Selasa (06/03/2018). Setelah menggelar rapat dengan biro perekonomian dan Bank Jatim.

 

Sri Subianti yang akrab disapa Anti ini mengatakan  bahwa yg terjadi antara Komisi C dengan Bank Jatim hanyalah salah persepsi dalam mengartikan Perda No.16 tahun 2016. Terutama Pasal 8 yang menyatakan bahwa koordinasi itu dilakukan sebelum RKAP diputuskan RUPS.

 

"Selama ini kami hanya diberi sosialisasi setelah RUPS saja, ini salah paham. karena menganggap selama ini sudah berlaku seperti itu. padahal itu kan tidak sesuai aturan. Ke depan kami sudah sepakat akan membicarakan dulu sebelum RUPS," Kata Politisi wanita yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim itu. 

 

Tujuannya, kata Anti, ini supaya DPRD Jatim bisa memberikan masukan konstruktif saat pembahasan RUPS. Sebaliknya, jika hanya sosialisasi hasil RUPS, tentunya DPRD tidak akan bisa memberi masukan kepada BUMD Jatim.

 

“RKAP sebelum RUPS itu harus dikonsultasikan dengan pembina dalam hal ini Biro Ekonomi Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Artinya Biro Ekonomi dan Bank Jatim memiliki good will tidak menunggu undangan Komisi C untuk mengkoordinasikan RKAP sebelum diputuskan di RUPS, ini amanat Perda jadi harus dipatuhi bersama,” katanya.

 

Dijelaskan Anti, RKAP itu dikoordinasikan dengan DPRD itu penting. Sebab kalau dewan tak tahu RKAP kemudian hasil RUPS dipublis dikhawatirkan anggota DPRD Jatim saat ditanya media tidak tahu sama sekali sehingga dianggap fungsi pengawasan terhadap BUMD-BUMD Jatim tidak berjalan dengan baik.

 

Kata Anti, dalam pertemuan juga disepakati rapat koordinasi RKAP per tahun dibuat pertengahan Desember. Untuk koordinasi terkait realisasi pendapatan BUMD dan bussines plant untuk tahun berikutnya serta polecy penting dalam RUPS.

 

“Tapi tadi sudah ada kesepakatan, sebelum RUPS Bank Jatim akan mengelar pertemuan dengan Komisi C walaupun DPRD Jatim tidak bisa melakukan intervensi karena perusahaan memiliki UU PT (Perseroan Terbatas),” pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive