• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

KEHADIRAN EMIL DI CFD BUNGKUL JADI SOROTAN

March 6, 2018


Sby, MercuryFM - Hadirnya Emil Dardak di Car Free Day Taman Bungkul pada Minggu (4/03/2018) kemarin menjadi sorotan anggota komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar. Calon Wakil Gubernur Jatim itu dinilai menungganggi fasilitas pemerintah yang dibiayai APBD dan melanggar aturan kampanye. 

 

“Taman Bungkul dan CFD di Raya Darmo itu dibiayai APBD. Fasilitas pemerintah. Kenapa Emil Dardak setelah ditetapkan resmi Cawagub mendadak muncul di CFD Taman Bungkul? Apakah tidak ada kreativitas lain,” kata anggota fraksi PDIP itu, Senin (5/2/2018).

 

Sukadar yang juga menjabat wakil ketua DPC PDIP Surabaya itu menilai yang dilakukan Emil tidak etis, karena sudah berstatus sebagai Calon Wakil Gubernur, sejak ditetapkan KPU Jawa Timur pada 12 Januari 2018. Konsekuensi atas status itu diatur dan diikat oleh UU Pilkada dan Peraturan KPU.

 

Sukadar mengusulkan pada pimpinan Komisi C untuk memanggil pihak-pihak terkait, yakni Emil Dardak, Arumi Bachsin, Bawaslu Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya, dan satuan-satuan kerja terkait di Pemkot. 

 

“Agar kejadian serupa tidak terulang ke depan,” kata dia.

 

Pada Peraturan KPU No. 4 tahun 2017, kampanye dirumuskan sebagai “kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.”

 

Kemudian, pasal 68 ayat (1) huruf (h) ditegaskan, kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

 

“Pada Harian Surya edisi Senin 5 Februari 2018, halaman (6) Pilkada, ditampilkan gambar dan berita kegiatan Emil-Arumi dan warga yang foto bersama sambil mengacungkan 1 jari,” kata Sukadar.

 

Ia menilai Cawagub Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin telah melanggar peraturan kampanye dan tidak etis dengan menggunakan Taman Bungkul dan CFD untuk sosialisasi pada warga Surabaya. 

 

“Kalau masih menjadi Calon Wakil Gubernur saja sudah bertindak tidak etis dan melanggar peraturan, apa jadinya wajah pemerintahan Jawa Timur ke depan. Apa tidak bisa mencari cara sosialisasi lain yang tidak melanggar peraturan,” kata Sukadar.

 

Pengelolaan Taman Bungkul  dilakukan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau atas biaya APBD Kota Surabaya. Sedang kegiatan CFD, alokasi anggaran dikelola Dinas Lingkungan Hidup.

 

“Saya bertugas di Komisi C, yang bermitra dengan kedua dinas itu. Saya wajib memastikan bahwa penggunaan APBD dilaksanakan sesuai tujuan, tidak ditunggangi untuk keperluan lain,” kata Sukadar. (mer)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive