PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH BANK JATIM TERANCAM TERTUNDA LAGI

March 5, 2018

 

Sby,MercuryFM - Rencana pendirian BUS (Bank Umum Syariah) oleh Bank Jatim  dengan tambahan modal agaknya tidak akan berjalan mulus. Komisi C DPRD Jawa Timur dengan tegas menolak rencana dan keinginan PT Bank Jatim untuk meminta penyertaan modal dari APBD untuk pendirian Bank Usaha Syariah (BUS). 

 

Komisi C melihat untuk saat ini, pendirian BUS atau akrab disebut sebagai Bank Jatim Syariah ini tidak terlalu mendesak.

 

"Kami tidak sepakat penyertaan modal untuk BUS, intinya kami menolak,” tegas Aufa Zhafiri, anggota Komisi C DPRD Jatim usai melakukan hearing dengan direksi Bank Jatim, Senin (05/03/2018). 

 

Menurut politisi Partai Gerindra, pendirian BUS menuju buku II belum terlalu urgent untuk saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memberi tenggang waktu hingga 2020. 

 

Dengan demikian lanjutnya, tidak perlu ada dana APBD Jatim yang dialokasikan untuk BUS di tahun 2018 ini. Apalagi dana yang diperlukan untuk penyertaan BUS sangat besar, yakni mencapai Rp 1 Triliun rupiah. 

 

“Kami tidak setuju APBD untuk modali BUS, baik itu di APBD murni maupun di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2018,” katanya.

 

Dijelaskannya, saat ini, beban APBD Jatim sangat berat. Masih banyak keperluan yang lebih mendesak. Diantaranya adalah menuntaskan dana pilgub Jatim 2018 yang masih dicicil. Kemudian menyediakan anggaran untuk dana bantuan politik (banpol) yang angkanya mengalami kenaikan. Belum lagi keperluan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lainnya. 

 

“Jadi untuk penyertaan modal ke BUMD bisa kapan-kapan saja, kalau APBD Jatim sudah siap,” usulnya.

 

 

Sementara itu, Anik Maslachah, ketua Komisi C DPRD Jatim memberi syarat soal penyertaan modal untuk BUS ini. 

 

“Kami tidak akan mengeluarkan uang sebelum ijin prinsip dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) turun,” ujar Anik Maslachah.

 

Namun Anik masi bersikap lunak. Tetap akan beri kesempatan nantinya untuk dibahas besaran modal BUS melalui APBD Jatim bila bebar benar ijin pronsip OJK keluar. 

 

“Ini juga untuk memudahkan pengawasan bagi DPRD Jatim sebab kalau hanya anak perusahaan pertanggungjawaban langsung kepada induk perusahaan,” tegas Anik.(ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive