• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

ATURAN BKN, PNS LAKI-LAKI BOLEH AJUKAN CUTI 1 BLN DAMPINGI ISTRI MELAHIRKAN "KURANG PENTING"

March 14, 2018

Sby,MercuryFM - Adanya aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memperbolehkan PNS laki-laki mengajukan cuti paling lama 1 bulan unk mendampingi istri yg menjalani proses melahirkan dan operasi sesar, tentu menjadi kabar menggembirakan bagi PNS tidak hanya laki-laki, tetapi juga para PNS perempuan. Sebab, sebagai istri jika mereka melahirkan, akan bisa didampiri oleh para suami, kalau memang suami-suami mereka adalah termasuk Aparatur Sipil Negara(ASN). Atas adanya aturan ini, Pengamat Kebijakan Publik Unair, Gitadi Tegas mempertanyakan, dari sisi dirinya yang juga seorang ASN, apakah aturan ini berangkat dari suatu kebutuhan atau aspirasi yang kuat yang meluas. "Sehingga para suami mengajukan permintaan seperti itu," tanya Gitadi Tegas. Kalau tidak, menurut Gitadi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlalu mengurusi hal-hal "yang kurang penting," dibandingkan dengan hal-hal lain dimana banyak pekerjaan rumah(PR) yang lebih penting.

"Karena, sejak merdeka sampai sekarang, pegawai negeri ya begitu-begitu saja kalau isterinya hamil dan melahirkan, teman-teman sekantor atau pun atasan akan memahami, bahkan ada solusi-solusi bijak untuk memberi peluang bagi mereka yang berkepentingan untuk ini," terang Gitadi Tegas. Kalau kemudian menurut Pengamat Kebijakan Publik Unair ini, aturan tersebut diformalkan, dengan mentalitas yang ada saat ini pada sebagian para ASN kita, aturan ini justru akan menjadi kontra produktif. "Karena kemudian dengan adanya aturan ini, bisa dijadikan alasan untuk mangkir dari tanggung-jawab dan tugas ASN dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat," kata Gitadi. Sementara itu, menurut Gitadi, aturan ini perlu dikaji lebih mendalam lagi, baru kemudian dibuat kebijakan yang mungkin sifatnya luwes. "Tidak kemudian seolah aturan itu menjadi hak," tegas Gitadi.     

Gitadi mengatakan, aturan ini jangan terburu-buru menjadi sebuah kebijakan, tetapi juga  harus dilakukan kajian mendalam dalam studi kebijakan. "Maka pemetaan dari instrumen-instrumen kebijakan untuk mendukung ibu hamil itu, apa saja," terang Gitadi Tegas. Gitadi mengaku khawatir, bukan dampingan suami yang dibutuhkan, tetapi malah kepastian asuransi, rincian berapa biaya melahirkan yang dibutuhkan, kalau harus melahirkan secara cesar. Hal-hal seperti itulah menurut Pengamat Kebijakan Publik Unair ini, yang bisa menjadi salah satu instrumen yang mendukung ibu hamil.  

Gitadi Tegas menilai, kekurangan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memperbolehkan PNS laki-laki mengajukan cuti paling lama 1 bulan unk mendampingi istri yg menjalani proses melahirkan dan operasi sesar ini, diantaranya adalah semestinya BKN melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenpan, sehingga betul-betul kebijalan yang mengatur pihak lain, khususnya jajaran kemendagri itu, bisa efektif. "Karena yang tahu kebutuhan, aspirasi dan problem pegawai secara de facto dilapangan itu adalah jajaran kemendagri. Sehingga, yang menjadi pembelajar kebijakan ini, apa Evidence-based yang melatar belakangi kebijakan untuk mendampingi istri yang melahirkan ini," terang Gitadi Tegas. Sehingga, kata Gitadi, jangan sampai kemudian terjebak kepada seolah-olah sekedar mencari simpati atau popularitas rendahan. (Nl)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive