• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

PENINDAKAN AKAN BERLAKU SETELAH ADA SURAT RESMI DARI KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

March 14, 2018

Malang, MercuryFM - Sopir angkot di Malang hari ini Rabu (14/03/2018) melakukan aksi demo, masih terkait dengan pembahasan PM 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Kepala UPT LLAJ Malang, Lely Aryani, SH., M.Hum saat phone interviuw dengan 96FM Mercury mengkonfirmasi bahwa paguyuban angkutan umum Malang melakukan aksi demo simpatik ke UPT LLAJ Malang. Lely menjelaskan sopir angkot datang untuk mempertanyakan apakah PM 108/2017 pemberlakuannya dilanjutkan atau tidak. Para sopir angkot tersebut, kata Lely juga mempertanyakan apa bedanya antara angkutan sewa khusus (ASK) dengan
angkutan konvensional. Karena mereka merasa dibedakan oleh pemerintah.

Pertemuan atau mediasi dihadiri oleh jajaran terkait seperti dari Polres Malang, dari UPT LLAJ Malang, dan Dishub Provinsi Jatim, Pengurus angkutan umum kota Malang. Lely menyebut para sopir angkutan tersebut ingin agar aspirasi mereka diteruskan kepada Kementrian Perhubungan dan Kementrian Kominfo."Pihaknya akan menampung suara para sopir tersebut untuk kemudian akan disampaikan secara berjenjang pada Kadishub prov Jatim, dan berharap bisa ditindak lanjuti atau diteruskan ke pusat" katanya.

Lely menambahkan untuk pemberlakuan PM 108/2017 bukan ditangguhkan. "Peraturan tersebut tetap berlaku namun pihaknya mendapatkan surat dari Kementrian Perhubungan untuk menunda penindakannya," jelas Lely. Ia menyebut beberapa waktu yang lalu Kementrian Perhungan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhungan provinsi Jatim. Dari pertemuan itu mendapatkan titik terang bahwa bulan April nanti akan dimulainya pemberlakuan dari PM 108/2017. Meski demikian Lely menegaskan pemberlakuan penindakan di bulan April tersebut tetap menunggu surat resmi dari Kementrian Perhungan. " Penindakan pada bulan April mendatang bisa dilakukan pihaknya setelah ada surat resmi dari pusat," pungkasnya.  (nt)
 




 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags