• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

PEMERINTAH DIMINTA MENGHAPUS DAN MENGEMBALIKAN UANG ADMINISTRASI YANG TERTERA DI STNK KENDARAAN BERMOTOR

March 15, 2018

 

Sby, MercuryFM - Pemerintah diminta untuk menyerahkan uang kembali biaya administrasi STNK kendaraan bermotor kepada masyarakat. Yang diatur melalui PP No.60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya terkait pengenaan biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini menyusul dengan keputusan MA (Mahkamah Agung), yang mengabulkan gugatan advokat M.Sholeh untuk penghapusan biaya administrasi tersebut.

 

"Belum dihapusnya kolom pegenaan biaya administrsi di STNK. Ini sangat sisesalkan. Ini sudah berlangsung sembilan bulan sejak dikabulkannya gugatan yang saya lakukan," ujar M. Sholeh dikantornya, Kamis (15/03/3018).

 

Menurut Sholah, belum dihapus hal itu, negara telah mengambil uang rakyat sebesar Rp 20 Triliun selama 9 bulan sejak keputusan MA bulan Juni tahun 2017.

 

"Asumsi Rp 20 triliun berasal dari biaya administrasi untuk motor Rp 25 ribu dan mobil Rp 50 ribu. Sementara total jumlah kendaraan di Indonesia sebanyak Rp 128 juta," katanya.

 

Karenanya, lanjut Sholeh, pihaknya sudah mengirim somasi ke Presiden RI, Jokowi, agar segera menghapus kebijakan tersebut. Mengingat biaya administrasi untuk STNK dan balik Nama tak lain adalah biaya untuk pengenaan stempel. Padahal, masyarakat sudah membayar pajak, tetapi mengapa masih dikenakan biaya stempel.

 

‘’Inilah yang saya anggap tidak fair. Karena saya menggugat ke MA dan pada Juni 2017 dan dikabulkan. Namun saya baru menerima salinannya sebelum 14 Februari 2018,’’lanjut Sholeh.

 

Untuk itu kata Sholeh pungutan biaya pengesahan STNK terhitung sejak 19 Februari 2018 harusnya sudah tidak diberlakukan karena pihaknya selaku penggugat Uji Materi PP No.60 tahun 2016 sudah menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi.

 

"Saya lihat di beberapa samsat ternyata sampai saat ini biaya tersebut masih ada dan tertera di STNK," jelasnya.

 

Ditambah Sholeh, sesuai aturan yang ada jika dalam waktu 95 hari tidak ada surat tanggapan dari instansi terkait, maka dianggap putusan tersebut sudah memiliki hukum tetap dan harus dilaksanakan.

 

‘’Bukan masalah uangnya, tapi niat baik pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat. Dan ini harus ada goodwill dari pemerintah,’’ pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive