KINERJA KPU DALAM SOSIALISASI PILGIB JATIM DIPERTANYAKAN

March 16, 2018

Sby, MercuryFM – Gelaran pilgub jatim kurang 3 bulan lagi tepatnya tgl 27 Juni 2018. Gaung Pilgub Jatim ternyata belum dirasakan oleh masyarakat jatim. KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara mulai dipertanyakan kinerjanya. Rentan waktu yang tersisa dengan anggaran yang di kucurkan pemerintah Provoinsi Jawa Timur melalui APBD, tidak seimbang dengan sosialisasi yang dilakukan KPU terhadap pelaksanaan pilgub jatim 2018.

 

Pakar Komunikasi Politik UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya Dr Suko Widodo mengatakan kinerja KPU Jawa Timur sangat mengkawatirkan. Bukan saja kinerjanya yang tidak cekatan, namun gelegar Pilgub tidak terasa. Oleh sebab itu KPU diminta lebih terbuka dan menggandeng media untuk publikasi.

 

"Anggaran KPU Jawa Timur yang mendekati Rp 1 triliun apa bisa terserap dalam tiga bulan kedepan. Ini memantik kekawatiran target pemilu tidak tercapai . Kinerja yang kurang maksimal itu akan berimbas banyak pekerjaan dibidang logistik, publikasi dan lainya akan terbengkelai," tegasnya Sukowidodo, Kamis (15/03/2018).

 

Menurut Sukowidodo, masyarakat sewajarnya mempertanyakan. Termasul DPRD Jawa Timur perlu memanggil untuk mengetahui sampai sejauh mana anggaran yang disiapkan APBD digunakan, khususnya terkait sosialisasi.

 

"Secara kasat mata di Surabaya saja tidak ada alat peraga yang bisa dilihat. Di koran koran juga tidak ada. Kalaupun ada sangat kurang. Apalagi di desa, malah tidak ada. Ini bisa menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat rendah. Jangan jangan malah warga tidak tahu pilgub,” ungkap Staf pengajar Komunikasi Unair.l

 

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Anom Surahno dihubungi terpisah menyatakan, sekarang ini era rezim KPU. KPU menjadi penyelenggara secara mutlak. Pemerintah tidak boleh terlibat apalagi melibatkan diri.

 

Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya sebatas menfasilitasi saja. Misalnya menyiapkan anggaranya. Namun anggaran KPU dalam bentuk hibah itu sudah 100 persen dikucurkan ke KPU Jawa Timur.

 

Anom juga menyayangkan tender alat peraga dan keperluan lain sampai duakali gagal. Itu semata karena rijitnya aturan. Oleh sebab itu Kpala Biro yang mantan wartawan itu menyarankan agar KPU secepatnya konsultasi ke Pusat supaya kerja KPU lebih masif.

 

Pihaknya juga wanti wanti agar tander berikutnya kasus gagal tender tidak terulang untuk kali ketiga .Karena itu persaratanya harus dipermudah. Makanya konsultasi ke puat itu menjadi penting.

 

Kehadiran pemilih ke TPS tidak KPU ansih. Peran paslon sangat besar oleh karena paslon juga ingin menang. Mobilisasi massa ke melalui paslon itu jauh lebih besar ketimbang mereka mengetahui dari siaran KPU.

 

Gelaran Pilgub Jawa Timur dibiayai oleh APBD yang terbagi dalam dua tahun anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 187.962.805.300 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 882.4167.500. dengan rincian untuk KPU Jawa Timur Rp 817.246.782.439.

 

Untuk Bawaslu sebesar Rp 163.133.568.000. Biaya keamanan yang diterimakan ke Polda Jawa Timur sebesar Rp 70.000.000.000. Dan Kodam V Brawijaya Rp 20.000.000.000.- (ari)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group