• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD JATIM : EKSEKUSI HUKUM PANCUNG TKI MADURA, PEMERINTAH LAKUKAN KETELEDORAN

March 20, 2018

 

Sby,MercuryFM - Eksekusi pancung terhadap buruh migran asal Madura bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad di Arab Saudi pada Minggu (18/3) pukul 11.30 waktu setempat. Bukti negara lalai dalam melindungi warganya di Luar Negri.

 

Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Dapil Madura Abdul Halim, menyesalkan adanya TkI asal Bangkalan  Madura tersebut. Pihaknya  mengaku prihatin dan mempertanyakan mengapa sampai terjadi pemancungan itu tanpa ada  yang mengetahui.

 

"Ini harus dipertanyakan kepada Lembaga Pengerah tenaga yang mengirim dan Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jatim, mengapa sampai tidak terdeteksi masalah yang dihadapi oleh TKI tersebut," kata Halim di ruang komisi E DPRD Jatim, Selasa (20/03/2018).

 

Politisi Gerindra asal Bangkalan Madura ini, juga mengaku heran atas kejadian ini, tanpa adanya monitoring yang jelas sejak awal.

 

"Harusnya ini ditelusuri, saya melihat itu sebagai keteledoran dari  Pemerintah. Kok sampai tidak ada pengawalan dari awal. Sebab Pemerintah punya kewajiban memberi perlindungan pada TKI yang berkerja di luar negeri. Kalau dari awal dilakukan pengawalan tentu TKI tersebut akan mendapatkan advokasi yang baik," ungkap Halim. 

 

 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menilai kasus ini, bukti pemerintah setengah hati dalam melakukan diplomasi untuk membebaskan TKI yang dituduh membunuh majikannya tersebut. Dan pemerintah tidak bisa melindungi warganya terkena kasus hukum di luar negri.

 

 

"Apapun kasus yang terjadi, semestinya ada perlindungan hukum terkait dengan warga kita ini yang berurusan dengan persoalan hukum di luar negri," katanya.

 

 

Kata politisi PAN ini, Jaminan keamanan bagi TKI tidak serta merta cukup ketika putusan pengadilan sudah selesai. Maka seharusnya ada pendampingan hukum yang lebih awal.

 

"Berarti ini kan proses diplomasi yang belum bisa dilakuan dengan baik. Padahal sudah ada bantahan korban sebelumnya bahwa dia dipaksa mengakui pembunuhan tersebut. Ini khan ada celah yang seharusnya dilakukan diplomasi antar negara," ujarnya. 

 

 

Mantan pengurus Pemuda Muhamadiyah Jatim itu memapatkan, agar hukuman pancung tidak kembali terjadi, BP2TKI tidak boleh serta-merta mengirimkan tenaga kerja. Mereka harus mempunyai kualifikasi dan jaminan asuransi yang diberikan oleh pemerintah.

 

"Perlindungan sudah harus dimulai sejak sebelum berangkat. Mereka juga harus dikasih pemahaman terkait masalah hukum untuk pegangan selama menjadi TKI, dan asuransi agar mereka tenang selama kontrak menjadi TKi khususnya untuk keluarga mereka nantinya," pingkasnya. 

 

 

Seperti banyak diberitakan di Media, seorang tenaga kerja Indonesia telah dihukum pancung di Arab Saudi.

 

Kabar mengenai eksekusi terhadap buruh migran asal Madura bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad tersebut dikemukakan lembaga Migrant Care setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.

 

"Menurut keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas Kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi ini (menyampaikan mandatory consular notification) kepada perwakilan Republik Indonesia," sebut Migrant Care dalam keterangan pers.

 

Secara terpisah, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal membenarkan kabar tersebut. Ironisnya Kemlu RI mengaku baru tahu dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi dan saat itu semua akses sudah ditutup.(ari)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive