• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

EEP : KPU HARUS ATUR REGULASI LEMBAGA SURVEY

March 21, 2018

 

 

Sby, MercuryFM - Peneliti lembaga survey Polmark yang juga pengamat politik Eep Saifulloh Fatah ajukan 4 syarat terkait hasil survey lembaga survey yang marak saat ini di Pilkada 2018, termasuk di Pilkada Jatim.

 

"Maraknya lembaga survei yang merilis berbagai hasil surveinya jelang pemilihan kepala daerah berpotensi akan membuat masyarakat menjadi bingung. Sehingga perlu diatur dengan regulasi," kata Eep dalam ketrangan disaat bertemu kalangan media Surabaya, Rabu (21/03/2018).

 

Menurut Eep, empat syarat tersebut, pertama, lembaga survei harus berani menjelaskan dengan siapa mereka bekerjasama. Misalnya dari Polmark Indonesia yang merupakan konsultan dari pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

 

"Lembaga yang lain harus berani menjelaskan seperti itu. Dengan demikian, akan sekaligus transparan" jelasnya. 

 

Kedua, lembaga survei harus menyerahkan laporan tentang informasi dasar penyelenggaraan surveinya. Misalnya waktu penyelenggaraan survei. Ketiga, lembaga survei sebaiknya harus melampirkan tanda pembayaran pajak. 

 

"Pajak itu bisa dihitung dari nilai kontrak. Sehingga, selain memberikan pemasukan untuk negara, sekaligus bisa mengetahui detail nilai kontraknya," jelasnya. 

 

Terakhir, lanjutnya, lembaga survei wajib menyerahkan data mentah atau role data yang terdiri dari elektabilitas, aksestabilitas, preferensi berbasis partai, hingga beberapa aspek lain. 

 

"Kami sebagai pihak yang berkecimpung di dunia konsultan politik merasa risau dengan perkembangan pilkada di banyak daerah yang biasanya ditandai dengan kumunculan banyak lembaga survei," ujar Eep

 

 

Diakui Eep, pada dasarnya masing-masing lembaga survei memiliki hak untuk merilis hasil penelitiannya. Namun, rilis tersebut sebaiknya juga harus valid sehingga pemilih mendapatkan informasi sesuai fakta. 

 

"Rilis survei itu juga harus memperhatikan hak pemilih. Pemilih punya hak untuk mendapatkan informasi yang valid, obyektif, dan tidak memihak," jelasnya.

 

Kata Eep, apabila lembaga survei tak memerhatikan validitas, maka yang akan dirugikan adalah pemilih. Hal ini akan memicu kebingungan di masyarakat pemilih hingga kemudian mereka tidak percaya lagi terhadap lembaga survey.

 

"Buruknya, bisa menjadi mobilisasi massa melalui cara yang canggih dan pemilih akan menganggap bahwa hasil survei itu main-main. Hasilnya bisa ditentukan sesuai pemesannya," ujarnya.

 

Untuk itu lanjut Eep, KPU harus mengatur regulasi perihal survei.Khususnya KPU Jatim untuk Pilgib Jatim yang pertarungan antar kandidat cukup ketat.

 

"Menurut saya, KPU bisa mewajibkan tiap lembaga survei menyerahkan beberapa persyaratan yang saya usulkan tadi. Apabila hal ini bisa menjadi perhatian KPU Jatim dan sekaligus bisa dibuat regulasi, KPU Jatim bisa menjadi pioner dalam mengembangkan kualitas survey. Tujuannya, tak lain adalah demi pemilih dan kualitas pemilu itu sendiri" pungkasnya. (Rep)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive