• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

LIBATKAN POLDA DAN BAWASLU WARGANET JATIM GENCAR TANGKAL HOAX DIPILKADA SERENTAK

March 29, 2018

 

 

Sby, MercuryFm - Era digital membuat keterbukaan publik semakin bebas. Bahkan terkesan kebablasan dalam menggunakan media sosial. Akibatnya, ujaran kebencian hoax sering muncul dan menyebar.

 

Gelaran pilkada 2018 termasuk dijatim, dengan gelaran pilkada Gubernur dan wakil Gubernur serta 18 pikada kota kab di jatim, juga rawan dimunculkan hoax dan ujaran kebencian tersebut. Sehingga peran media dan warganet dalam ikut menangkal hal itu sangat diperlukan.

 

Kabid  Humas Polda Jatim Kombespol F Barung Mangera mengatakan bahwa ada dua media yang menjadi sorotan dalam persoalan politisasi SARA dan informasi hoax. Pertama, media sosial dan kedua, media mainstream.

 

"Media yang paling banyak digunakan untuk menyebar informasi hoax adalah media sosial melalui akun-akun palsu," terang Barung Mangera saat menjadi keynote speaker diskusi media yang  diselenggarakan oleh DPP Peradah Jatim di Surabaya, Rabu (28/3/2018).

 

Sebaliknya, kata Barung untuk media mainstream relatif terkendali bahkan lebih banyak sisi positifnya karena mereka memiliki kode etik jurnalistik. 

 

"Media mainstream itu jelas siapa penanggungjawab dan alamat kantornya. Tapi kalau media sosial banyak menggunakan akun palsu dan tidak memiliki teritorial," bebernya.

 

Ia bersyukur masyarakat Jatim sangat tanggap dan tak mudah termakan isu hoax sehingga kondisi Jatim bisa tetap kondusif. Diantara isu-isu yang sengaja disebarkan untuk mengganggu keamanan Jatim adalah soal PKI, penculikan anak, penyerangan ulama maupun rumah ibadah dan lain sebagainya.    

 

"Di Jatim ada 4,5 juta netizen yang siap memerangi hoax dan memberikan edukasi kepada warganet untuk mengcounter berita hoax," beber Barung Mangera.

 

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus cyber crime yang ditangani kepolisian, lanjut Barung ada dua motif utama kenapa seseorang memproduksi informasi hoax yaitu kepentingan politik dan kepentingan financial (uang). 

 

"Di Jatim ada 1500 akun yang dipantau tim cyber crime dan 400 akun diantaranya di take down karena palsu dan membahayakan," ungkap Barung.    

 

Senada, Totok Sudariyanto komisioner Bawaslu Jatim menambahkan bahwa yang sangat diwaspadai aparat pengawas pemilihan kepala daerah adalah money politic, keterlibatan ASN dan informasi hoax. 

 

"Sayangnya, kami terbatas pada akun resmi tim pasangan calon yang didaftarkan ke KPU saja dan hanya terkait pidana pemilihan. Untuk mengawasi akun yang tak resmi kami bekerjasama dengan pihak kepolisian," jelas Totok.

 

Dalam penyelenggaraan Pilkada, kasus yang kerap muncul adalah negative campaign yakni informasi faktual yang sengaja dimasukkan ke medsos untuk menyudutkan salah satu paslon. Contohnya, kasus yang menimpa Bacawagub Jatim Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu. 

 

"Kalau black campaign itu informasi tak ada fakta dimasukkan medsos untuk mendiskreditkan paslon tertentu," tambah Totok.(ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive