• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DEWAN SAYANGKAN PEMKOT SURABAYA YANG NON AKTIFKAN RIBUAN PESERTA BPJS PBI

May 12, 2018

Sby, MercuryFM - Pemkot Surabaya menonaktifkan 31.423 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Jumat (11/5) usai rapat dengar pendapat dengan Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Surabaya mengungkapkan, alasan pemerintah kota menonaktifkan kepesertaan BPJS PBI, karena yang bersangkutan meninggal dunia atau naik ke kelas dua.

“Ini laporan dari BPJS tadi,” tuturnya

Agustin mengungkapkan, penonaktifan kepesertaan BPJS jenis PBI disampaikan Dinas kesehatan ke BPJS Kesehatan Cabang utama Surabaya melalui surat dengan nomor 440/33/50/436.7.2/2017 tentang Penambahan dan Pengurangan PBI Kota Surabaya Bulan Desember 2017.

“ini sepihak harusnya di cross check dulu ke lapangan,” katanya

Politisi PDIP ini mengungkapkan, beberapa kali dirinya menerima laporan dari masyarakat yang tak mengetahui kalau kartu BPJS nya dinonaktifkan. Ia meminta, dinas kesehatan semestinya melakuakn kroscheck ke lapangan terlebih dahulu sebelum menonaktifkan, agar datanya akurat.

“Ada yang berobat pakai BPJS gak bsia digunakan kartunya, bahkan ada yang sudha masuk rumah sakit. kalau bisa dilakukan Outreach atau cross check dulu,” terangnya

Agustin mengatakan, penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS PBI sejak Nopember 2017. Berdasarkan resesnya, ia menemukan kasus penonaktifan BPJS PBI di daerah Kanginan, Kali Butuh dan Pakis. Kalangan DPRD akan mengkonfitmasi masalah penonaktifan peserta BPJS PBI ke Dinas Kesehatan.

“Berulang kali alasannya sama, gak disertai dengan data,” paparnya

Agustin tak mengetahui pasti berapa jumlah peserta BPJS PBI warga Surabaya yang ditanggung pemerintah kota. Namun, ia mengungkapkan, bahwa anggran yang dibutuhkan untuk menanggung BPJS PBI masyarakat per tahunnya senilai Rp. 163 M. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp. Rp. 180 M.

“Menurun itu apa karena ada penonaktifan PBI atau memang ada pagu yang dipatok,” jelasnya

Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti, kalangan DPRD berencana menambah kembali jumlah anggaran BPJS PBI. Namun demikian, sebelumnya, Komisi D akan mengevaluasi kebijakan pemerintah kota yang menonaktifkan 31.423 peserta PBI.

“Kalau memang meninggal kan ada bukti surat keterangan dari kelurahan, sedangkan jika naik ke kelas dua harusnya da surat pernyataan yang bersangkutan,” pungkasnya.

Kepala BPJS keshatan Kantor Cabang utama Surabaya, M. Cucu Zakaria, pasca dengar pendapat dengan kalangan DPRD di ruang Komisi D enggan dikonfirmasi masalah penonaktifan peserta BPJS PBI. Ia justru meminta para jurnalis yang menanyakan masalah tersebut ke Komisi D atau Dinas Kesehatan.

“Coba tanyakan ke anggota dewan saja,” ujarnya sembari berjalan dengan terburu-buru. (alam)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags