• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

PEMPROV JATIM KEMBALI RAIH OPINI WTP

May 25, 2018

 

SURABAYA, MercuryFM - Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang kali ketujuh ini diberikan berdasarkan 'laporan hasil pemeriksaan/LHP' atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.

 LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Jatim Soekarwo dan Pimpinan DPRD Jatim pada acara Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Jl Indrapura, Surabaya, Jumat (25/5/2018).

Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terimakasih kepada Perwakilan BPK  Jatim yang telah memeriksa dan membina secara langsung unit keuangan dan aset Pemprov Jatim. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK.

“Temuan hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Jatim lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pakde Karwo menambahkan, diraihnya kembali opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Disamping itu, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keungan dan aset.

“Dalam melaksanakan dan penyusunan laporan keuangan dan aset kami juga selalu mempedomani hasil temuan-temuan BPK RI tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Menurutnya, diraihnya opini WTP kali ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Apalagi, Pemprov Jatim sudah on the track dengan adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti e-newbudgeting.

Terkait temuan BPK untuk LHP atas LKPD Pemprov Jatim Tahun 2017, Pakde Karwo menjelaskan, jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan perbaikannya hanya di sisi administrasi saja. Salah satunya temuannya yakni masalah serah terima aset tetap dari 38 kab/kota atas pengalihan kewenangan pendidikan menengah negeri. Hal ini dikarenakan proseduralnya di pemerintah pusat memang belum selesai, karena proses penyerahan aset harus melalui kemendikbud, kemenkeu  baru ke pemprov.
 

 


Sementara itu, anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan, opini WTP yang diperoleh Pemprov Jatim ini sama dengan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Pemberian opini WTP ini juga telah sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan, diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun ini, lanjut Isma, BPK memberi penekanan atas serah terima aset tetap dan personil dari 38 pemkab/kota kepada Pemprov Jatim terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai UU No 23 tahun 2014.

Akibat penyerahan ini maka terjadi peningkatan aset milik Pemprov Jatim yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, harapannya Pemprov segera menginventarisasi  dan memverifikasi jumlah aset yang belum dan sudah diterima.

 Pihaknya berharap, Pemprov Jatim tetap melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim. Sebelum menyerahkan LHP atas LKPD Prov. Jatim TA 2017, BPK telah meminta tanggapan pada Pemprov Jatim atas konsep rekomendasi BPK, serta rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. (mer)
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive