• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Gubernur Jatim LPPD Wujudkan Good Governance

August 3, 2018

 

 

Sby, MercuryFM - Penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu  upaya  dalam mewujudkan  good governance  atau pemerintahan yang baik. Alasannya, dalam penilaian tersebut terdapat pengawasan, sehingga mendidik pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima Tim Penilai LPPD Pusat di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Jumat (3/8).

Dijelaskan, penilaian tersebut sudah diatur di dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu yang yang dinilai, diantaranya, upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Dengan penilaian ini, penyelenggaraan pemerintah bisa diukur dan berjalan. “Melalui UU tersebut, masyarakat diajak berbicara atau dinamakan partisipatoris. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pelayanan publik yang baik,” tutur Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Dengan adanya tim LPPD dari Departemen Dalam Negeri, lanjut Pakde Karwo, akan terlihat  apakah uang pemerintah bisa menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena, Tim LPPD menilai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dengan fokus terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, serta melakukan check secara mendetail sebagai persyaratan penilaian. “Yang tidak kalah penting, Tim LPPD juga mengecek  aspek pelayanan publik dan pelibatan masyarakat dalam keputusan,” ujarnya.

 

 

Dalam penjelasannya, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri,  Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM mengatakan LPPD merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. LPPD disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan melaporkan 32 urusan pemerintahan yang dijalankan di dalam pemerintahan.  “ Evaluasi LPPD oleh tim pusat dengan tujuan  mengetahui capaian kinerja dari masing-masing urusan yang dilakukan oleh OPD,” ujarnya.          

Dengan mengetahui hasil dari evaluasi, lanjutnya, aka ada feedback  dari Pemerintah Pusat sebagai masukan pemerintah daerah. Misalnya, ada beberapa urusan yang capaiannya masih rendah, maka akan diberikan masukan upaya meningkatkannya. Selain itu, pemerintah daerah juga akan semakin kompetitif, karena disandingkan dengan provinsi lain dari seluruh Indonesia.   

Capaian Pemprov Jatim sendiri, selama ini mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut di tingkat nasional. (humaspemprovjatim)



 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive