Diperiksa soal Jasmas, Pimpinan Dewan mengaku sudah mengingatkan

August 6, 2018

 

Sby,MercuryFM - Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan penyelewengan program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya yang sudah menjalani pemeriksaan oleh Kejari Tanjung Perak itu diantaranya Sugito, Binti Rochmah, Darmawan, Saiful Aidy dan Dini Rijanti. Selanjutnya dikabarkan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berinisial Rth.

 

Menyikapi persoalan Jasmas, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha mengaatakan kalau sudah jauh-jauh hari jajaran pimpinan Dewan mengingatkan.

 

"Kami sudah mengingatkan jangan macam macam. Semua kepentingan masyarakat difasilitasi prosesnya biar jalan disana (pemkot) bagaimana soal teknisnya. Pak armuji yang senior juga sudah mengingatkan" kata Masduki.

 

Masduki berharap para anggota DPRD yang sekarang berstatus sebagai saksi cukup sebagai terperiksa saja tidak dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

 

"Teman-teman yang diperiksa harus jujur katakan apa ada kepada Kejaksaan agar perkara ini segera tuntas" ujarnya

 

Politisi PKB ini juga menambahkan kalau persoalan ini urusan pribadi anggota Dewan.

 

"Kami berharap perkara iini tidak membawa nama Lembaga Dewan, karena itu bukan ranah Dewan" tegas Masduki.

 

Kasus ini berawal dari pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

 

Melalui D inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti ST  untuk mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

 

Untuk menjalankan program itu, sejumlah wanggota dewan melibatkan  konstituennya dengan mengajak ketua RT dan RW agar mau bekerjasama.

 

Dalam menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

 

Sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

 

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

 

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

 

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (Alam)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive