Reni Astuti : Temuan dilapangan, 11 ribu siswa rentan putus sekolah Surabaya

August 14, 2018


Sby,MercuryFM - Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti kepada Fokus 96FM Mercury menjelaskan, fakta dilapangan jumlah anak putus sekolah untuk jenjang SMS/SMK imbas dari pemberlakukan UU Pemerintah Daerah No 23/2014, memang cukup banyak sekitar ratusan anak. Tetapi Reni mengatakan, akan sangat memprihatinkan kalau kita membicarakan anak rentan putus sekolah. Ini karena menurut Reni, pada tahun 2017 pemerintah kota Surabaya melakukan pendataan pada siswa yang rentan putus sekolah, dan temuannya sangat mengejutkan. "Rentan putus sekolah yang dimaksud disini, adalah siswa yang secara pembiayaan untuk di SMA Negeri/Swasta mengalami kesulitan secara ekonomi. Disini angka temuannya, mencapai 11 ribuan siswa rentan putus sekolah,' terang Reni Astuti.

Sedangkan siswa yang sudah putus sekolah, menurut Reni, memang fakta dilapangan banyak ditemui anak-anak tidak mampu. Dan umumnya mereka dari siswa sekolah swasta. "Ini karena, sebelumnya sekolah swasta saat masih dikelola pemerintah kota, mereka mendapatkan Bobda. Bobda sendiri, yaitu subsidi terkait dengan opersional pendidikan setiap bulannya. Selanjutnya, ketika nilai Bobda ini tidak ada lagi, otomatis pemasukan untuk sekolah swasta ini juga berkurang," terang Reni Astuti. Reni mengatakan, saat itu nilai Bobda per siswa cukup besar, yaitu sebesar Rp 152.000, sehingga kemudian beban operasional secara umum dibebankan kepada para orang tua siswa.  

"Yang dulunya ketika dikelola pemerintah kota Surabaya, misalkan SPP per siswa SMA/SMK Rp 150.000, maka saat pengelolaan diambil alih pemerintah provinsi, SPP menjadi Rp 275.000. Ini menjadi sangat memberatkan bagi warga tidak mampu," tegas Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya ini.

Reni Astuti  menambahkan, masalah siswa rentan putus sekolah ini tidak hanya ditemukan di sekolah-sekolah swasta di Surabaya, tetapi juga ada di beberapa sekolah SMA/SMK negeri di kota ini. "Para siswa itu ditemukan tunggakan SPP beberapa bulan, bahkan sampai satu tahun. Seperti diketahui, saat ini SPP untuk SMA Negeri sekitar Rp 150.000, sementara SMK Negeri sekitar Rp 175.000 - 215.000. Ini tentu menjadi beban psikologis bagi orang tua juga siswa yang bersangkutan, meski pihak sekolah yang bersangkutan tidak sampai mengambil opsi mengeluarkan," kata Reni Astuti.

Sementara sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini pernah menyampaikan, pemerintah kota Surabaya tengah mengupayakan SMA Plus, untuk mengatasi semua permasalaha yang ada ini. SMA Plus ini didirikan, untuk mengatasi problem putus sekolah dari jenjang SMP akibat sekolah SMA tak lagi gratis, seperti sebelumnya. Terkait hal ini, Reni mengaku, SMA Plus belum ada, masih sebatas rencana. "Yang ada itu, Kejar Paket C, bagi mereka yang putus sekolah bisa memilih pendidikan non formal melalui kejar paket ini. Yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah kota," terang Reni.

Labih lanjut, saat Fokus 96FM Mercury menyampaikan adanya kabar bagus, kalau nantinya di tahun 2019 SMA/SMK di Jatim akan gratis untuk SPP nya, Reni mengaku sangat mengapresiasi hal itu. Hanya saja, ia mengatakan, yang paling utama perlu ditekankan, adalah penggratisan SPP bagi siswa tidak mampu. "Tetapi kalau nantinya semua SPP siswa SMA/SMK di Jatim gratis sudah menjadi kebijakan pemerintah provinsi, maka patut diapresiasi. Karena sebelumnya, hal ini sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya," kata Reni Astuti. (Nl)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive