• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

TNI AL Harap Sengketa Lahan Bandarejo Diselesaikan Lewat Hukum

August 14, 2018

 

Sby, MercuryFM - Ratusan warga Bandarejo Bulak Banteng kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Surabaya, seiring dengan dilaksanakannya rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi A terkait dengan persoalan sengketa lahan mereka dengan TNI AL.

 

Aksi unjuk rasa itu didominasi para ibu-ibu yang sebagian diantaranya membawa anaknya. Dalam aksi itu mereka membentangkan beberapa poter yang diantaranya bertuliskan "Kembalikan hak kami", "Bandarejo Bulak Banteng bukan milik TNI AL"

 

Sementara itu dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto, mengundang perwakilan warga, TNI AL, BPN, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya, perangkat desa dan Kecamatan.

 

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji juga turut hadir dalam hearing itu. Dalam hearing itu pihak warga dan TNI AL saling klaim kalau lahan yang disengketakan itu milik mereka.

 

"Klaim TNI AL atas lahan itu salah alamat, kalau lihat dari peta yang dimaksud TNI AL bukan Bandarejo Bulak Banteng melainkan Bandarejo ujung" tegas Nelson perwakilan warga.

 

Disisi lain Kolonel Sugeng Priono Asisten Logistik Lantamal 5 Surabaya menegaskan, kalau wilayah itu sejak tahun 1939 diteapkan sebagai kawasan pertahanan. Yang statusnya diperkuat dengan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

 

"Kampung Bandarejo awalnya dihuni oleh warga Bandaran yang dipindahkan Angkatan Laut Belanda kerena wilayahnya menjadi daerah basis pertahanan militer. Kemudian oleh Jepang diambil alih untuk basis pertahanan militer. Setelah kemerdekaan pihak Jepang menyerahkannya ke Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)" ujar Sugeng.

 

Sugeng menambahkan ditahun 1954 ALRI sudah memberikan ganti rugi dan memindahkan mreka ke kawasan Sawah Pulo Tegal. Tapi Karena kawasan itu sudah berpenghuni maka mereka kembali lagi ke Bandarejo. Dirinya menyambut baik kalau warga mempersoalkan perkara ini ke ranah hukum.

 

"Kita aka legowo kalau Pengadilan nanti memutuskan kalau lahan itu milik warga" tegas Sugeng.

 

Sugeng juga mengakui kalau TNI AL menutup kawasan itu, karena merupakan basis militer. Selain itu rangkaian serangan bom yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat pihaknya menambah kewaspadaan.

 

Bandarejo Bula Banteng di huni oleh sekitar 115 KK yang sebagian memegang surat petok D atas lahan mereka.

 

Di tempat yang sama Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji didepan warga pengunjuk rasa usai mengikuti rapat dengar pendapat mengatakan, sudah menyampaikan aspirasi masyarakat ini dalam hearing tersebut.

 

"Sekarang kita menguji kasus ini. Kita juga sudah meminta kepada pihak TNI AL agar tidak menutup kawasan itu supaya warga bisa normal beraktifitas" tegasnya. (mer)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive