• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Wawali Sebut Dana BOPDA masuk ke Yayasan bukan Ke Sekolah

August 30, 2018

 

 

 


 

 

Sby, MercuryFM - Pemkot Surabaya mengaku sudah mengantongi hasil audit inspektorat yang dilakukan kepada SMP Swasta, terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA dari anggaran APBD. Wakil Wali kota Surabaya, Wishnu Shakti Buana menyebut aliran dana BOPDA tidak langsung ke sekolah tetapi masuk dulu ke yayasan.

 

"Kalau dari hasil audit kita, ini kan ternyata dana BOPDA yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah. Melainkan harus masuk ke yayasan," kata Whisnu.

 

Meski begitu, pria yang akrab disapa WS ini memastikan kalau  Pemkot tidak akan menyalahkan siapapun terkait masalah ini.

 

"Justru kami akan mengajak para pihak yang terkait untuk duduk bersama," jelasnya.

 

"Bersama Bu Wali Kota juga, kami akan ajak mereka untuk memecahkan masalah yang ada dan juga apa saja yang jadi keluh kesah mereka," tambah Wisnu.

 

Terkait statemen tersebut salah satu sekolah swasta SMP 17  Agustus 1945 Surabaya menyangkal aliran dana BOPDA artau yang sejenis tidak langsung masuk ke pihak sekolah. Kepala SMPTAG , Wiwik Wahyuningsih  mengatakan  di sekolahnya  selama ini dana BOPDA masuk melalui rekening sekolah. 

 

“Kami sebutnya Jasa Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Karena BOPDA sendiri tidak bisa di cairkan secara terus-menerus. Jadi tidak benar berita itu,” ungkap dia. 

 

Ia mengaku, jika dalam pendataan penerimaan jasa pelayanan, pihaknya sudah mengikuti sesuai prosedur dari Dinas Pendidikan Kota. 

 

“Ya selama ini itu yang diminta ya rekening sekolah bukan yayasan. Itu nggak benar,” kata Wiwik dihubungi melalui telepon 

 

Sementara kapasitas pihak yayasan hanya sebagai pongontrol saja. Mengingat kedudukan yayasan yang berbadan hukum. 

 

“Saya nggak tahu kenapa ada isu seperti itu,” papar dia.

 

Selama ini, sambung dia, jika pihaknya menerima jasa pelayanan, hal itu akan dilaporkan pada sekolah. Di mana, pihak yayasan juga berhak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Ini juga dibukukan. 

 

“Mungkin miss-nya disitu. Tapi yayasan tidak mengambil sepersen pun. Hal itu jangan dikonotasikan diambil yayasan,” pungkas dia. 

 

Namun, Wiwik juga tak menampik jika ada sekolah swasta yang mempunyai kebijakan lain terkait hal tersebut.(alam)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive