Mahfud MD nilai Pemilu pertaruhan Indonesia sebagai bangsa


Sby,MercuryFM - Pemilu 2019 harus benar benar di pergunakan dengan baik oleh masyarakat. Pemilu 2019 khususnya sangat diperlukan untuk kepentingan bangsa ini kedepan.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof Dr Mahfud MD mengajak kepada seluruh calon pemilih di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jatim pada khususnya supaya tetap menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tahun 2019. Sebab yang menjadi pertaruhan itu Indonesia sebagai bangsa dan negara.

“Negara harus terus berjalan, karena itu menghadapi pemilihan umum jangan destruktif hanya karena figur. Marilah kita hadapi pemilihan umum ini dengan ceria, tak usah saling caci sebab pemilihan umum itu hanya untuk pilih pemimpin 5 tahun,” ujar Mahfud MD saat menjadi narasumber seminar Hastag 2019 Pilpres Ceria di Hotel Garden Palace Surabaya, Senin (17/9/2018).

Diakui Mahfud, pasangan Jokowi-Ma’ruf maupun pasangan Prabowo-Sandi memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga mereka belum tentu yang terbaik tapi harus tetap dipilih salah satu agar negara ini terus berjalan.

“Pilihlah yang kamu anggap paling banyak manfaatnya dan mudharotnya paling sedikit. Jangan Golput sebab itu akan menguntungkan kaum penjahat,” harap anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Mahfud, Demokrasi memang sering membikin gaduh. Ini tak bisa dihindari. Dan implementasi Demokrasi kita adalah memilih eksektutif dan legislatif.

"Sejarah mencatat proses awal bangsa ini berdiri, ada yang ingin menggunakan sistem demokrasi dan ada juga yang menolak karena ingin berbentuk kerajaan atau khilafah. Namun pada 11 Juli 1945, melalui voting 61 anggota BPUPKI, akhirnya disepakati sitem Demokrasi. Dan itu menjadi kesepakatan bersama," jelasnya.

Dilanjutkan oleh Mahfud, Peristwa itu muncul kembali pada era Reformasi 1998. Partai-partai yang menginginkan perubahan pada Pemilu 1999 hanya mendapat 13 persen. Rinciannya 9 persen mendukung anti Pancasila dan 4 persen abstain. Sedangkan yang tetap mendukung Pancasila sebanyak 87 persen. Artinya, masyarakat yang ingin tetap menggunakan Pancasila dan UUD 1945 justru proporsionalnya semakin banyak.

“Saya kira jika ada upaya membangkitkan kembali persoalannya itu pada pemilu mendatang itu bukan karena pendukung Islam tidak suka Pancasila tapi ketidakadilan yang sengaja ingin menumpang. Karena itu penegakan hukum dan keadilan sosial harus bisa diwujudkan oleh pemimpin Indonesia ke depan,” pungkasnya. (ari)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group