KPU minta peserta pemilu segera laporkan dana kampanye

September 19, 2018

 

Sby,MercuryFM - Peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019, baik Partai politik (Parpol), Calon legeslatif (DPD), tim kampanye Calon Presiden, dan Wakil Presiden di Jatim, diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, untuk segera menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU paling lambat tanggal 23 September 2018. 

 

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan, ada tiga tahap dalam pelaporan dana kampanye, yakni laporan dana awal, laporan penerimaan dan terakhir pengeluaran.

 

“Untuk awal nanti. Besok sudah dimulai (laporan dana awal kampanye, Red). Ini berupa rekening dana kampanye dan penerimaan awal. Lah itu nanti kita maksimalkan tanggal 23 September pukul 18.00,” ujar Eko disela-sela rapat sosilisasi tahapan kampanye, Selasa (18/9). 

 

Menurut Eko, partai politik dan calon DPD diharapkan memperhatikan jadwal itu. Pasalnya, kalaupun ada peserta pemilu 2019 yang melampui batas waktu tersebut bakal ada sanksi. Berupa pembatalan keikutsertaan dalam pemilu. 

 

“Peserta pemilu itu kan ada tiga, partai pemilu, DPD dan presiden, wakil presiden. Nah untuk kita yang di provinsi, harus diserahkan ke kami adalah pratai politik dan DPD,” paparnya.

 

Dijelaskan Eko, dalam laporan awal dana kampanye ini, menurut Eko, hanya berupa dana awal masuk. Bisa Rp 100 juta atau lebih. Sesuai dengan pembukaan awal di rekening. Tahapan itu nanti yang menjadi laporan awal dana kampanye. 

 

“Pembatalan berdasarkan wilayahnya. Jika di pusat tidak serahkan, yang di pusat habis (kepesertaan pemilunya). Kalau di kita ya yang provinsi. Di kabupaten/kota ya kabupaten/kota sendiri,” tuturnya. 

 

Eko juga mengatakan pula, ada batasan besaran yang boleh diterima partai politik dan calon DPD RI. Secara terperinci, penerimaan dari perorangan maksimal Rp 2,5 milliar. Kemudian kelompok atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 milliar. 

 

Jumlah tersebut berbeda dengan dana yang harus dilaporkan calon DPD RI yaitu untuk perorangan maksimal diterima Rp 750 juta dan badan usaha batasannya Rp 1,5 milliar. 

 

“Kalau sekarang ini tidak ada aturan terkait dengan penggunaannya. Dan bentuk laporan awal pendanaan yang harus dilaporkan itu nanti berbentuk rekening khusus kampanye. Semua sumbangan dari berbagai pihak diharapkan masuk ke rekening tersebut," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group